Dugaan Nepotisme Paskibra, Gerakan Mahasiswa Alifuru Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gerakan Mahasiswa Alifuru (Gemafuru) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (12/6/2024).

Aksi itu menyoal kasus dugaan nepotisme dalam seleksi Paskibraka Nasional asal Maluku.

Pantauan TribunAmbon.com sekitar pukul 12.34 WIT di lokasi, terlihat puluhan massa datang dengan sejumlah atribut lengkap dengan kain berang merah di kepala.

Sejumlah poster pun dipampangkan di hadapan para anggota DPRD Maluku termasuk Ketua Dewan, Benhur Watubun.

Salah satunya bertuliskan 'Kalau Adil Ada Dua, Bage Satu Par Beta Jua'.

Baca juga: Maju Pilbup Malra, Martinus Sergius Ulukyanan Kantongi Surat Tugas dari Hanura

Baca juga: Disnakertrans Maluku Gelar Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Selain itu, mereka juga membentangkan kain putih panjang bertuliskan 'Tolak Nepotisme, Kristianie Butuh Keadilan'.

Kepada TribunAmbon.com, Korlap Aksi Demo, Welrinto Luturmas mengungkapkan bahwa, aksi ini dilakukan guna melawan praktik nepotisme seleksi Paskibraka Nasional dari Maluku.

"Poin utama dari aksi kami di saat ini ialah melawan tindakan nepotisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya, Rabu (12/6/2024).

Dirinya mengaku puas atas atensi baik dari Ketua DPRD yang menerima tuntutan yang diserahkan langsung di akhir aksi.

"Kami sangat puas dengan jawaban dari Ketua DPRD Provinsi Maluku mengakomodir semua tuntutan dari aksi kami," katanya.

Lanjutnya, besok akan ada pertemuan bersama antara Gemafuru, DPRD dan tim seleksi guna menyelesaikan polemik tersebut.

"Untuk tindak lanjutnya besok kami akan audiensi dengan pihak terkait bersamaan dengan DPRD Provinsi Maluku," tandasnya.

Terpisah dari itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menyatakan bahwa tindakan yang dialami Kristianie Lumatalale adalah diskriminasi.

Sebab itu, dirinya telah meminta Pemerintah Provinsi Maluku guna menyelesaikan permasalah tersebut.

"Kamu sudah menyatakan sikap resmi kepada Pemerintah Daerah yaitu dihadapan Penjabat Gubernur, seluruh anggota DPRD, Forkopimda dan pimpinan OPD. Sikap DPRD yang jelas, ini adalah tindakan diskriminasi yang nyata dilakukan. Karena itu tidak ada alasan lain, saya minta Penjabat Gubernur Maluku untuk kembalikan masalah ini dan evaluasi tim yang melaksanakan seleksi," ungkapnya.

Dikatakan, ketegasan DPRD Maluku akan ditindaklanjuti dalam rapat Komisi IV.

"Sikap ini akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan Komisi IV bersama-sama dengan tim seleksi," tegasnya.

Watubun juga menyatakan bahwa sikap DPRD sejalan dengan aksi Gemafuru untuk sama-sama menolak adanya nepotisme.

Dia pun berharap hak Kristianie Lumatalale untuk ikut dalam Paskibra Nasional dapat terpenuhi.

"Sikap DPRD sama dengan Pendemo tolak yang namanya nepotisme dan kembalikan hak orang itu kepada hak yang sebenarnya," tandasnya. (*)