DPRD Sebut Kualitas dan Mutu Pendidikan di Maluku Semakin Memburuk

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Provinsi Maluku menilai kualitas pendidikan di Maluku semakin menurun drastis.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary mengatakan hal ini disebabkan pengelolaan manajemen pendidikan.

"Kemarin saja DAK Pendidikan dan dilihat dari LKPJ itu mutu dan kualitas kita turun drastis. Ternyata biang keroknya ada pada pengelolaan manajemen pendidikan," kata Attapary saat interupsi dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Maluku terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2024, di Baileo Karang Panjang Ambon, Senin (22/4/2024).

Baca juga: DPRD Sebut Proyek Infrastruktur di Dinas Pendidikan Buruk karena Dikendalikan Orang Widya Pratiwi

Lanjutnya, bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sementara masalah infrastruktur seperti ruang belajar dan laboratorium dilakukan ugal-ugalan.

Pemberitaan media ternyata DAK tahun 2024 sebelum dilakukan tender ternyata sudah ditentukan kontraktor-kontraktor pemenang.

Malah, ada pejabat eselon di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah merima fee 10 persen sebelum proyek ditender.
"Ditahun-tahun sebelumnya begitu juga.
Kita sudah menyampaikan beberapa kali dalam fungsi pengawasan terkait kualitas dan mutu pembangunan fisik sangat buruk setelah kita selidiki ternyata memang proses tender ini diatur," tambahnya.

Bahkan lanjutnya, proyek-proyek dikerjakan adik Kepala Dinas Pendidikan Insun Sangadji da diatur oleh orang-orangnya istri Gubernur.

"Mau Bagaimana kualitas dan mutu pendidikan kita mau naik jika pengelolaan manajemen pendidikan bisa naik malah justru sebaliknya sangat terburuk," tegasnya.

Mirisnya, Gubernur Maluku Murad Ismail bahkan tak datang di Paripurna LKPJ untuk mengetahui permasalahan yang ditemukan dan apa saja rekomendasi DPRD yang harus ditindaklanjuti.

"Ini harusnya ada kehadiran pimpinan daerah untuk mengintropeksi, melihat bahwa tanggung jawab selama 5 tahun ini sangat buruk dalam mengelola tata kelola pemerintahan," tandasnya.