Info Daerah
Diduga Ada ASN Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024, Amir Rumra Minta Pemkab Malra Tegas
Permintaan tersebut mengemuka, menyusul keluhan masyarakat pada saat agenda pengawasan tahap pertama DPRD Maluku berlangsung.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) agar menindak tegas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.
Permintaan tersebut mengemuka, menyusul keluhan masyarakat pada saat agenda pengawasan tahap pertama DPRD Maluku berlangsung.
"Jika dalam rapat beberapa waktu lalu rapat dengan Pemda Malra ada guyonan wasit terlibat jadi pemain, maka berdasarkan keluhan masyarakat ada ASN yang terlibat politik praktis," ucap Rumra kepada TribunAmbon.com, Minggu (24/3/2024).
Fakta lapangan berdasarkan laporan warga diduga terjadi saat Pemilu 2024 di daerah itu.
"Mereka ini lebih condong mengarahkan masyarakat ke calon tertentu baik dari Kabupaten, Provinsi maupun Pusat," terangnya.
Oleh karena itu, dia meminta perhatian Pemkab Malra agar menindaklanjuti siapapun ASN yang terlibat, juga pastikan untuk Pilkada nanti netralitas tetap dijaga.
Baca juga: Sengketa Pemilu di Dapil III Malteng, Caleg PAN Nurmiati Resmi Daftar Gugatan di MK
"Kami minta Pemerintah Daerah tegas menyikapi siapapun oknumnya, jika ada laporan yang masuk, agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi yang lainnya," pintanya.
Dirinya juga menyayangkan proses Pemilu 2024 di Malra, yang eskalasi konfliknya begitu tinggi karena dugaan pergeseran suara caleg yang dilakukan pihak Penyelenggara Pemilu.
"Dari 11 Kabupaten Kota terpantau Malra dan Kota Tual yang cukup tinggi tensi Pemilu 2024, ini juga dapat terjadi jika penyelenggara membuka ruang terhadap deal-deal tertentu, kami harap penyelenggara netral, yang sudah ditentukan jadi wasit jangan ambil alih bagian pemain," tandasnya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.