Ganjar Bilang Pemerintah Tak Perlu Intervensi Kampus yang Ingin Perbaiki Demokrasi Indonesia

SLEMAN, TRIBUNAMBON.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menuturkan, pemerintah harusnya tidak perlu ketakutan dan aparat penegak hukum tidak perlu melakukan tekanan terhadap gelombang kritik yang datang dari civitas akademika di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Ganjar menyusul adanya intervensi terhadap Rektor pascamunculnya gelombang kritik kepada Pemerintah.

"Karena kalau itu dilakukan maka simpati tidak akan pernah ada. Dan kampus itu institusi yang tidak pernah takut. Mereka membawa pikiran ilmiah, mereka membawa nilai-nilai kebaikan dan itu lah yang terjadi," kata Ganjar, Selasa (6/2/2024).

Menurut dia, sejauh ini sudah ada puluhan kampus di Indonesia yang bersuara dan memberikan kritik untuk perbaikan demokrasi kepada Pemerintah.

Ia khawatir jika kampus terus ditekan, maka akan muncul gelombang yang lebih besar lagi. 

"Nah, kalau sudah puluhan begini di Indonesia, masih melakukan tekanan, ya kita tidak punya perasaan dan saya khawatir itu akan menggelinding lebih besar lagi," katanya. 

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden Ganjar, Mahfud MD mengungkap bahwa dirinya menerima laporan adanya operasi intervensi terhadap sejumlah rektor pasca munculnya gelombang civitas akademika yang menyuarakan penyelamatan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Diterpa Gelombang Kritik dari Akademisi, Cak Imin: Ini di Luar Dugaan

Menurut Mahfud, ada rektor yang belum mengemukakan sikap diperintah untuk membuat pernyataan yang justru berbeda atau berkebalikan. 

"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. itu ada beberapa rektor yang disuruh, ada yang kemudian membuat pernyataan templatenya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu," kata Mahfud, setelah acara diskusi Tabrak Prof, di Koat Kopi, Depok, Sleman, Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam. 

Satu di antara rektor yang tidak mau mengikuti perintah tersebut adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

Menurut Mahfud, sang Rektor memberitahu bahwa disuruh untuk membuat pernyataan bahkan beberapa teman-teman lainnya ada yang sudah membuat pernyataan dengan isi yang sama dengan template.

Tapi ada juga yang samar-samar dan isinya hampir sama. 

"Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan- tandingan itu membuat pecah belah masyarakat, dan memecah belah kampus juga. Oleh Sebab itu, menurut saya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, tetap dihormati. Karena se-otoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," katanya.( Tribunjogja.com )