Nasional

Pengamat Nilai Jokowi Terkesan Gunakan Bansos tuk Peroleh Simpati dan Konpensasi Rakyat

Menurut Maftuchan, pemberian bansos oleh Presiden Jokowi secara langsung ke rakyat bermakna mengharap masyarakat memberikan kompensasi berupa dukungan

Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy / Kompas.com
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan menggunakan bantuan sosial (bansos) barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati dan kompensasi dari rakyat. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan menggunakan bantuan sosial (bansos) barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati dan kompensasi dari rakyat.

"Praktik penyaluran bansos oleh presiden secara langsung di berbagai daerah telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mempraktikkan politik 'klientelisme' yakni sistem-praktik politik berdasar relasi pertukaran atau transaksional," kata Maftuchan, Rabu (31/1/2024) dikutip dari Kompas.com.

Hal itu dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoralnya.

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut Maftuchan, pemberian bansos oleh Presiden Jokowi secara langsung ke rakyat bermakna mengharap masyarakat memberikan kompensasi berupa dukungan politik terhadap agenda politik elektoralnya.

"Seperti yang telah gamblang kita ketahui, Presiden Jokowi mengkampanyekan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran," ucap Maftuchan. Menurut Maftuchan, praktik politik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Praktik politik yang baik adalah pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa memandang aspirasi politiknya. Hak-hak dasar warga harus dipenuhi oleh pemerintah dan jangan dipolitisasi," ujar Maftuchan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Baca juga: Ada Stiker Prabowo-Gibran di Bansos, Cak Imin: Jangan Numpang Hak Rakyat

Anggaran bansos berangsur menurun pada 2021 menjadi Rp 468,2 triliun, dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah mulai awal 2024 terdiri dari berbagai jenis.

Pertama adalah Bantuan Langsung tunai (BLT) El Nino. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), BLT El Nino dimaksudkan buat menggenjot daya beli masyarakat.

BLT El Nino diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai buat masing-masing penerima sebesar Rp 400.000.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Mengendalikan Harga Daging Ayam

 

Harumnya Hilirisasi Kemenyan

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved