Sentil Capres dan Cawapres Lain Pakai Fasilitas Negara dalam Kampanye, Mahfud: Saya Tak Pernah

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyentil soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

Saat ini terdapat 3 orang kandidat Pilpres 2024 yang berstatus penyelenggara negara dan kepala daerah.

Mereka adalah cawapres nomor urut 1 sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, selama berkampanye selama 3 bulan, dia tak pernah menggunakan fasilitas negara.

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengaku masih berkantor secara rutin di Kemenko Polhukam.

Tugas dan surat yang masuk ke meja kerjanya pun diklaim bakal selesai dalam waktu satu minggu.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengaku tidak pernah meminta pejabat daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Padahal, Mahfud mengaku punya banyak kenalan di daerah yang sudah ia promosikan untuk mendapat jabatan lebih tinggi, baik itu panglima daerah militer maupun penjabat kepala daerah.

Baca juga: Sanggah Gibran, Mahfud Sebut Banyak Tambang Ilegal yang Di-backing Pejabat dan Aparat

"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden lalu calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja ke Polri," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, keputusan itu dia lakukan buat memberikan teladan kepada generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan di masa mendatang supaya tak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan demi ambisi dan keuntungan politik pribadi.

"Kalau mau jadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," kata Mahfud.

Di sisi lain, menurut Mahfud masih terdapat peserta Pilpres yang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

"Itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain nampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses," ujar Mahfud.

Pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud seolah menjadi sinyal lanjutan soal isu gejolak dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.(*)