Pemilu 2024
23 Hari Jelang Pemilu 2024, Ribuan Pengawas TPS Dilantik
Koordinator Divisi (Kordiv) SDMOD Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay mengatakan, setelah dilantik, ribuan pengawas TPS itu akan pengawasan saat pem
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 5.643 anggota pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Maluku dilantik sejak 21 hingga 22 Januari 2024 hari ini.
Koordinator Divisi (Kordiv) SDMOD Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay mengatakan, setelah dilantik, ribuan pengawas TPS itu akan pengawasan saat pemungutan suara berlangsung pada Pemilu 14 Februari mendatang di tiap-tiap TPS yang tersebar di 11 kabupaten/kota se-Maluku.
“Jadwal pelantikan itu telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) perekrutan pengawas TPS,” kata Stevin, Senin (22/1/2024).
Dia menjelaskan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 132 ayat 4, maka pengawas TPS diangkat dan dilantik oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam).
Stevin menyebutkan, yang mesti dilantik itu berjumlah 5.662 anggota pengawas TPS, sesuai dengan jumlah kebutuhan TPS di Maluku.
Baca juga: Timeline Pembentukan Pengawas TPS se - Kota Ambon Dalam Pemilu Serentak 2024
Namun, yang dilantik pada tanggal 21-22 ini hanya 5.643 orang anggota pengawas TPS, karena 19 TPS tidak ada peserta atau pendaftar.
“Mulai dari masa pendaftaran pertama dan juga masa perpanjangan, masih tetap tidak ada pendaftarnya,” jelasnya.
Kata dia, 19 TPS itu tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Buru 1 TPS, Seram Bagian Barat (SBB) 2 TPS, Maluku Tengah 4 TPS dan Maluku Barat Daya (MBD) sebanyak 7 TPS.
“5 dari 7 TPS di Kabupaten MBD itu adalah TPS khusus yang berada di Wilayah perusahan Pulau Wetar,” katanya.
Usai dilantik, para pengawas TPS akan mengikuti pembekalan dalam rangka penguatan kapasitas dalam melakukan tugas pengawas sebagai ujung tombak Bawaslu di TPS.
“Untuk memastikan proses rekrutmen dan pelantikan dilaksanakan secara baik oleh Panwascam, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan supervisi sejak tanggal 20-24 di 11 kabupaten/kota,” tandas Stevin.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.