Maluku Hari Ini

Pangkas Kemiskinan Ekstrem, Pemda Maluku Tengah Bikin Strategi Ini

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem adalah upah kerja minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pe

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Lukman Mukadar
MALUKU: Penjabat Bupati Maluku Tengah bersama jajaran dan unsu terkait gelar rapat pembahasan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Masohi, Senin (20/11/2023) sore. 

Laporan Kontributor Tribunbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terus menyiapkan langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu.

Antisipasi ini dirumuskan dalam rapat bersama Direktur PT Bank Maluku Maluku Utara Pierre Mahulette, Ketua Baznas Malteng, Ibrahim Umarela dan ketua tim Percepatan pembangunan Hadi Basalamah di Kantor Bupati setempat, (20/11/2023) sore.

Rapat tersebut dalam rangka merumuskan kegiatan dalam upaya menciptakan kolaborasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan serta kerja sama dengan seluruh stakeholder.

Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem adalah upah kerja minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Pj Bupati Malteng, Rakib Sahubawa mengatakan, salah satu program pengentasan kemiskinan adalah Program Pemerintah Bank dan Bisnis (PBB) merupakan salah satu program yang pernah lakukan di tahun sebelumnya.

Baca juga: 12 Ribu Warga Maluku Tengah Menganggur, Rakib Sahubawa Kordinasi Pemerintah Pusat 

“Sebanyak Rp 1 Milliar yang kita anggarkan. Walaupun masih ada beberapa yang belum intervensi. Yang terpenuhi hanya 300 juta, itu dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman. Ini Bagian dari aksi penanggulangan kemiskinan juga,” ujarnya.

Tempat yang sama, Dirut Bank Maluku Maluku Utara, Pierre Mahulette menjelaskn, persoalan kemiskinan sampai tingkat ekstrem, maka perlu pembenahan yang maksimal.

Solusinya, kata Pier adalah tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) buat program di setiap desa.

“Yaitu setiap OPD diharapkan punya program masing-masing untuk setiap Desa binaan, anak asuh, dan komoditas unggulan lainnya. Untuk dilakukan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” tutup Mahulette.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved