Drama Politik Jelang Pemilu 2024: Netralitas Aparat dan ASN, hingga Kubu Lawan yang Ngaku Ditekan

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Seperti yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi bahwa banyak drama politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meski tak disebutkan pernyaraan itu ditujukan ke siapa, namun beberapa politisi menanggapinya dengan balasan yang sama.

Seperti yang disebutkan Wakil Ketum Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid beberapa waktu lalu.

Menurut Jazilul, pernyataan Jokowi tersebut juga termasuk  drama.

"(Itu) drama di atas drama," ujarnya.

Isu Netralitas

Ketika Gibran Rakabuming Raka, resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), isu netralitas semakin santer dibicarakan.

Isu ini mendapatkan justifikasinya setelah pencalonan Gibran melibatkan cawe-cawe Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kini, lawan-lawan politik Prabowo dan Jokowi mulai bersuara.

PDI-P menjadi yang paling keras.

Mereka bahkan mengeklaim, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mendapatkan tekanan serupa.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (18/11/2023).

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Isu oknum polisi tak netral

Juru bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, menyampaikan isu adanya komandan polisi yang mendukung pasangan tertentu pada Pilpres 2024.

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun Instagramnya.

Terkait isu tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran meminta Aiman berani mengungkap apa yang ia sampaikan.

"Siapa, kan katanya banyak, nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," ucap Fadil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, Rabu (15/11/2023). "Jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik," ucap dia.

Oknum ASN tak netral

Di Boyolali, Jawa Tengah, viral video pengakuan ASN terkait mobilisasi pemenangan Ganjar-Mahfud oleh bupati dengan konsekuensi mutasi ke daerah yang jauh jika tidak melakukannya.

Kasus ini tengah diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, terungkap dokumen pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TSP Silaban untuk mencari dukungan minimum 60 persen+1 untuk Ganjar.

BIN saat ini masih dikepalai oleh eks ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan, dan Yan kini ditahan KPK atas kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan atau laporan pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan?" tanya dia kepada awak media, Rabu (15/11/2023). Salah satu wartawan kemudian menjawab belum pernah mendengar arahan itu dilontarkan oleh sang bupati. "Ya sudah jawabannya seperti itu," tegas dia.

Lain di depan, lain di belakang

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menegaskan, aparat negara sebaiknya tidak perlu terlalu sering menyatakan netral dalam pemilu.

Baca juga: Ini Fungsi Posko Kawal Pemilu Jujur Adil yang Bakal Diresmikan TPN Ganjar-Mahfud Hari Ini

Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana mereka menerapkan netralitas itu di lapangan, alih-alih sekedar deklarasi.

"Yang paling penting adalah mereka mengimplementasikan bersikap netral tidak berpihak dan tidak curang itu dalam tindak tanduk dan kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari," ujar Fadli dalam diskusi yang membahas netralitas dalam Pemilu 2024 di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu dikerjakan sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, saat ini muncul tren bahwa aparat diminta untuk netral tetapi justru mengerjakan sebaliknya "di belakang".

Bawaslu RI juga mengamini aparat negara rawan tidak netral jelang Pemilu 2024.

"Itu dalam (potensi kerawanannya).

Sangat dalam, ya, tinggi lah. Makanya jadi perhatian kami," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Rabu (15/11/2023). Ia menyinggung, Bawaslu sampai melakukan penelitian tersendiri dalam memetakan indeks kerawanan pemilu dari aspek potensi ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri.

Terlebih, Komisi ASN kini sudah ditiadakan.

"Semua punya potensi untuk melakukan intervensi kepada ASN," ujar Bagja.

"Kami sedang menginvestigasi beberapa kejadian (ketidaknetralan aparat) di lapangan karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah," tambah dia.

Ia memberi contoh, potensi ketidaknetralan yang paling mudah dilihat di permukaan adalah keberpihakan atas program atau kebijakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu.

Modus ini banyak dijumpai dalam pelaksanaan pilkada, tetapi juga tak sedikit ditemui jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Program-program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh," kata Bagja.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyinggung bahwa netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat.

"Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan," kata Lolly dalam sambutannya, dikutip dari akun resmi YouTube Bawaslu RI.

"Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada," sambung dia.

Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri, yakni mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye.

Kebanyakan, dalam isu ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara.

Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini.

Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saling Tuduh soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/19/10425001/saling-tuduh-soal-netralitas-aparat-jelang-pemilu-2024.