Soal Mobil Dinas Abua dan Leleury, Kejari Malteng: Bukan Disita tapi Ditarik

TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri Maluku Tengah menegaskan, soal mobil dinas mantan Bupati Tuasikal Abua dan Mantan Wakil, Marlatu Leleury bentuknya penarikan, bukan penyitaan dengan tujuan untuk penertiban.

Menurut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Maluku Tengah, Fitriah Tuahuns, penarikan kendaraan milik pemerintah itu sebagai langkah penertiban aset pemerintah dari tangan pejabat purna bakti.

"Bukan penyitaan bentuknya tapi penarikan untuk penertiban aset melalui datun Kejari Maluku tengah," ujar Fitriah Tuahuns kepada TribunAmbon.com di Masohi, Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, total Mobil Dinas yang akan ditarik kembali dari kedua mantan Bupati-Wakil Bupati dua periode itu sebanyak tujuh unit.

"Untuk mantan Bupati (Tuasikal Abua) sebanyak lima unit mobil. Sementara Mantan Wakil Bupati (Leleury) dua unit mobil," beber Tuahuns.

Baca juga: Mobil Dinas Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury Bakal Ditarik Jaksa

Sebelum menarik belasan Mobil Dinas kedua pejabat itu, pihaknya Namun terlebih dahulu akan melakukan negosiasi.

"Sementara kami awali dengan negosiasi," singkatnya.

Ditambahkan, penyitaan mobil dinas juga pernah dilakukan Jaksa  dan telah diserahkan ke Pemda setempat.

Hal itu merupakan kerja sama Pemerintah Daerah dan Jaksa dalam hal penertiban aset daerah.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah juga berencana menyita puluhan kendaraan dinas roda empat milik pemerintah yang saat ini masih dipegang sejumlah mantan pejabat lingkup Pemda Maluku Tengah. 

Penyitaan itu menyasar pensiunan PNS hingga mantan anggota dewan. 

Dikatakan, penyitaan mobil dinas juga pernah dilakukan jaksa dan telah diserahkan ke Pemda setempat.

Hal itu merupakan kerja sama pemerintah daerah dan kejaksaan dalam hal penertiban aset daerah.

Lanjutnya, penyitaan akan dilakukan setelah Kejari Maluku Tengah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pemerintah daerah. 

Meski begitu, sebelum disita, pihaknya terlebih dulu akan melakukan negosiasi dengan mantan pejabat bersangkutan.(*)