AJI Ambon Ingatkan Jurnalis Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon ingatkan seluruh jurnalis tetap jaga netralitas dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua AJI Ambon, Khairiyah Fitri mengatakan, secara etika, media atau jurnalis memiliki peran untuk memastikan penyelenggaran Pemilu berjalan adil dan terbuka.

“Dengan cara independen tidak memihak siapa pun baik pasangan calon atau calon legislatif yang ikut berkompetisi,” kata Khairiyah, Jumat (13/10/2023).

Menurutnya, jurnalis juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena akan berpengaruh pada pemberitaan dan karya jurnalistik yang dihasilkan.

“Ini yang paling penting. Jurnalis tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena akan berpengaruh pada pemberitaan dan karya jurnalistik yang ia hasilkan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, saat membaca tren hoaks Pemilu pada 2019, pola penyebarannya masih akan sama lewat media dan potensinya dapat terjadi pada Pemilu 2024.

Di tahun politik kali ini bentuk hoaks menyasar suara pemilih yang rata-rata adalah anak muda sebagai pengguna platform sosial media yang mana 60 persen merupakan suara pemilih pemula.

“Maka media punya peran penting ikut mengantisipasi masifnya penyebaran hoaks dengan teknik cek fakta yang bisa digunakan di redaksi baik itu debunking atau prebunking,” tuturnya.

Baca juga: Polri Sebut Maluku Masuk dalam Kategori Rawan di Pemilu 2024

Ia juga mengingatkan, tugas media harus melakukan disiplin verfikasi kepada sumber berita.

Serta tidak memberitakan informasi yang kurang lengkap agar berita tidak bias.

“Penting diingat, jurnalis perlu paham bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilu, tahapan dan proses hingga Pemilu itu selesai untuk mengawasi dan memastikan berjalan dengan baik dan transparan lewat berita,” terangnya.

Dengan begitu lanjutnya, dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat pemilih.

Sehingga dapat dipahami media mana yang bisa menjadi acuan untuk dipercaya.

Khairiyah menyebutkan, pada 2019, wacana politik identitas dan isu-isu sensitif di tingkat pusat digiring ke daerah sehingga timbul ujaran kebencian dan perpecahan di masyarakat.

Misalnya serangan kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan, maka media perlu menghindari ini.

“Isu-isu ini yang membentuk opini publik melalui peemberitaan dan cenderung mendiskriminasi kelompok-kelompok itu,” tandasnya.(*)