Korupsi Anggaran Rutin BLK Ambon, Ferdinandus Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Bendahara Pengeluaran Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ambon, Leuwaradja Hendrik Marthin Ferdinandus alias Leo dituntut 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Endang Anakoda dan Novie Temmar saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (14/9/2023) sore.

Leo Ferdinandus merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran rutin Kantor BLK Ambon tahun anggaran 2021.

“Menjatuhkan pidana terhadap Leuwaradja Hendrik Marthin Ferdinandus alias Leo alias Lewa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.300 juta Subsider 6 bulan Kurungan,” kata JPU.

Menurut JPU, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibuah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

Selain pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp.2.030.873.555.

Dimana dengan ketentuan dalam waktu 1 bulan jika tidak diganti sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“dan jikalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun Penjara,” imbuh JPU.

Baca juga: Mantan Bendahara BLK Ambon Ditahan, Korupsi Anggaran Rutin Tahun 2021

Sebelum tuntutan, JPU mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan yakni terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa akibat tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.030.873.555,00

Sementara yang meringankan yakni Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasalah bersalah. Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki istri dan anak-anak serta Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dengan didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan terdakwa, Alat Bukti surat dan Barang bukti dari Total anggaran sebesar Rp. 27,840,050.000.

Dengan rincian enam pembelanjaan yang diduga Fiktif sehingga terjadi kerugian negara Dimana pada kegiatan Rutin Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang atas kerugian keuangan Negara tersebut telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 2.030.873.555,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Rutin Pada Balai Latihan Kerja Ambon Tahun Anggaran 2021 nomor PE.03.03/R/SP-1032/PW25/5/2023 tanggal 31 Mei 2023. Olehnya itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, Majelis Hakim yang diketuai, Rahmat Selang menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Diketahui, pada Tahun 2021 Balai Latihan Kerja Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang masuk dalam DIPA Balai Latihan Kerja Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor: 026.13.2.219228/2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 27,840,050.000.

Namun sesuai Realisasi Belanja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 27.593.662.761.

Dalam perjalanannya ditemukan fakta hukum perbuatan membuat sendiri dan memalsukan bukti-bukti pengeluaran, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang sah dan membuat bukti-bukti pengeluaran dengan menaikan harga pembelanjaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya (markup).

Dimana Terdakwa Leuwaradja Hendrik Marthin Ferdinandus alias Leo alias Lewa yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Latihan Kerja Ambon.

Dugaan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yakni pembelanjaan fiktif dengan nilai sebesar Rp 123.459.400 di mana terhadap pembelajaran fiktif ini terdakwa membuat sendiri dan memalsukan bukti-bukti pengeluaran terhadap 40 transaksi belanja dengan total belanja pengeluaran sebesar Rp 123.459.400 untuk dimasukkan dalam pertanggungjawaban belanja bahan yang dapat didapat dari transaksi belanja bahan pada beberapa penyedia.

Selain itu tanpa bukti atau tidak ada dokumen pertanggungjawaban di mana terdapat 140 transaksi belanja sebesar Rp. 564.581 855.00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada bukti-bukti pengeluarannya oleh terdakwa ada juga pertanggungjawaban melebihi harga yang sebenarnya alias Mark up.

Hal ini terbukti, di mana terdapat transaksi belanja bahan pada penyedia dengan total sebanyak 462 transaksi dengan nilai total belanja sebesar Rp.8. 032.762.800 di mana atas transaksi pembelanjaan tersebut terdakwa selaku bendahara pengeluaran secara sengaja membuat sendiri atau memalsukan bukti-bukti pengeluaran sehingga belanjanya tidak sesuai dengan belanja yang sebenarnya dan berdasarkan pemeriksaan bukti pertanggungjawab belanja yang ada dan keterangan diperoleh nilai pembayaran belanja yang sebenarnya dengan total belanja sebesar Rp. 6 689. 930.500.(*)