Oknum Pegawai Kecamatan Salahutu Diduga Pungli, Minta Rp 150 Ribu Urus Akta Kematian

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Pegawai Kantor Kecamatan Salahutu diduga memungut sejumlah uang tidak sesuai aturan untuk pengurusan akta kematian. 

Dugaan itu dibeberkan Mada, salah seorang warga Waai pada wartawan, Sabtu (5/8/2023).

Mada mengaku, oknum pegawai Kecamatan meminta dirinya membayar Rp 150 ribu untuk biaya pengurusan akta kematian. 

Lanjutnya, oknum tersebut merincikan uang tersebut untuk biaya ojek serta pengiriman berkas lewat kapal. 

Kejadian itu sendiri terjadi pada Rabu (2/8/2023), saat dia hendak mengurus akta kematian di kantor kecamatan.

"Ada seorang pegawai yang bilang, kalau dari pegawai kecamatan yang mengurus maka ada ongkos sebesar Rp. 150 ribu, katanya itu untuk transport ojek dan pengiriman surat lewat kapal cepat. Itu juga waktunya agak lama bisa sampai dua sampai tiga minggu baru akte kematian bisa didapat," katanya.

Baca juga: Diduga Perdagangan Manusia, Kantor Imigrasi Ambon Batalkan 2 Passport Warga Maluku

Lanjutnya, jika tidak mau ada bayar membayar, warga yang bersangkutan bisa langsung saja mengurus di Kantor Capil di Masohi atau bisa saja lewat kenalan atau keluarga yang ada di Kota Masohi. 

"Heran juga, apakah sekarang ini masih zaman bayar-bayar kalau mengurus hal-hal seperti ini lagi," katanya. 

Sementara itu Kepala Kecamatan Salahutu Boki N. Seipala yang dikonfirmasi TribunAmbon.com mengaku tidak tahu menahu soal masalah tersebut. 

Pihaknya juga tidak mengurus atau menerbitkan surat atau akta kematian karena itu hanya bisa diurus di kantor Dukcapil di Ibu Kota Kabupaten.

"Katong (kita) jua seng (tidak) keluarkan akta kematian. AktA kematian itu di keluarkan di Capil di masohi," katanya. 

Menyoal dugaan pungutan liar, Seipala bakal menggelar rapat untuk membahas hal tersebut. 

"Beta jua baru tau (baru mengetahui) sekarang ada begitu, nanti Beta rapat dengan pegawai baru beta tanya langsung," tutup Camat. (*)