Maluku Terkini

Program Satu OPD Satu Desa Binaan Harus Maksimal tuk Kurangi Angka Kemiskinan di Maluku

Tayang: Selasa, 16 Mei 2023 20:08 WIT

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena

Program Satu OPD Satu Desa Binaan Harus Maksimal tuk Kurangi Angka Kemiskinan di Maluku

TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina

Rapat Koordinasi program Satu OPD satu Desa Binaan tuk pengentasan kemiskinan, di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (16/5/2023)

Baca Selanjutnya:

‎Aksi Tap Minyak Oleh Oknum Pengguna Mobil Plat Merah, Kali ini Terjadi di SPBU Masohi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diminta maksimal menjalankan program Satu OPD Satu Desa Binaan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Maluku, Murad Ismail melalui Sekda, Sadali Ie saat Rapat Koordinasi di lantai 6 Kantor Gubernur, Selasa (16/5/2023).

Sadali Ie mengatakan program tersebut bila dijalankan maksimal maka bisa mengurangi angka kemiskinan di Maluku, terkhusus kemiskinan ekstrem.

"Pogram ini harus jalan semaksimal mungkin untuk kita dengan antisipasi kemiskinan terkhusunya kemiskianan ekstrem di Maluku. Jangan kita main-main dengan kegiatan ini karena ini menjadi target dari pemerintah provinsi untuk serius dalam rangka pengangkatan tingkat kemiskinan di maluku," kata Sadali Ie.

Ditegaskannya, masing-masing OPD harus terus membina desa yang menjadi lokus program mereka.

Pembinaan dan pemberdayaan juga harus dilakukan dan dipantau.

Tak hanya itu, evaluasi rutin juga harus digelar untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan program.

Apalagi program ini juga dianggarkan pada APBD, tiap-tiap OPD.

"Langkah-langkah komperhensif mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. makanya masing-masing OPD diingatkan untuk serius menangani program ini dan setiap perkembangan di ini di informasi," tambahnya.

Bila Desa Binaan tak berkembang, maka OPD dimaksud akan disanksi.

"Gubernur akan memberikan penghargaan dan juga memberikan sanksi bagi OPD yang tidak berhasil dalam menjalankan dan menjadi pemerintah daerah dalam rangka menuntaskan kemiskinan di Provinsi Maluku ini," tegasnya.

Diketahui rapat dipimpin oleh Sekda, Sadali Ie, Kepala TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Syarif Hidayat.

Total ada 14 OPD menganggarkan dan menjalankan desa Binaan. (*)

Sumber: Tribun Ambon