Info Daerah
BEM Nusantara Nilai Pemerintah Acuh Soal PLTD Tayando Langgiar
Hal ini menyusul gedung PLTD Tayando Langgiar yang mangkrak bertahun-tahun
Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - BEM Nusantara Maluku menilai pemerintah acuh kebutuhan listrik di wilayah Tayando Langgiar, Kota Tual.
Hal ini menyusul gedung PLTD Tayando Langgiar yang mangkrak bertahun-tahun.
Bahkan, gedung PLTD terlihat penuh rumput dan rusak dibeberapa bagian.
Termasuk tiang listrik yang sudah dibangun pun rusak, padahal belum terpakai sama sekali.
Warga pun menggunakan penerangan seadanya, dari panel surya yang didapat dari Program Desa.
"Pembangunan pembangkit listrik tenaga disel sudah selesai, bahkan sudah tidak terawat lagi bangunan. Ada apa sebenarnya ini," kata Koordinator Daerah BEM Nusantara wilayah Maluku, Adam Rahantan kepada TribunAmbon.com, Selasa (17/1/2023).
Baca juga: Pidana Penjara Mantan Bupati Bursel Tagop Soulisa Naik Jadi 8 Tahun, Tak Bisa Caleg 13 Tahun
Baca juga: Gempa Terkini 4.1 SR Terjadi di Kabupaten Jayapura, Terasa hingga Kota Jayapura
Rahantan berharap pemerintah secepatnya mengurusi PLTD yang resmi tahun 2021.
Serta tak tinggal diam melihat kebutuhan masyarakat.
"Saya juga mendesak Pemerintah Kecamatan Tayando tam agar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota tual agar menuntaskan persoalan mesin PLN Tayando Langgir dan Mendesak Kepala PLN Wilayah Maluku dan kepala PLN Cabang tual agar sesegera mungkin memberikan kepastian, yang jelas. kapan akan Terealisasi dan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Mesin PLN Tayando Langgir yang suda mangkar bertahun-tahun," tegasnya.
Sebelumnya, warga Tayando merasa kecewa terhadap sikap Pemerintah yang dinilai ingkar janji menyelesaikan PLTD Mangkrak di Maluku.
Pasalnya, sejak di resmikan tahun 2021, PLTD Tayando Langgiar tak difungsikan.
Padahal, anggota VII DPR RI Mercy Chriesty Barends memastikan sebanyak 97 PLTD mangkrak di wilayah Maluku – Maluku Utara dituntaskan di tahun 2022.
Hal itu pun ia sampaikan usai Rapat Kerja Komisi VII Bersama dengan Menteri ESDM, Arifin Taslim dan seluruh jajaran, PT. PLN Persero, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas di Jakarta, Rabu (13/4/2022) lalu.