Pemilu 2024
Nyatakan Siap Capres 2024, Ganjar Pranowo Kena Sanksi Tegas PDIP
Sanksi teguran lisan itu diberikan dengan alasan Ganjar Pranowo telah menimbulkan multitafsir di tengah publik dengan menyatakan kesediaannya menjadi
TRIBUNAMBON.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) memberikan sanksi tegas berupa teguran lisan terhadap Ganjar Pranowo.
Sanksi teguran lisan itu diberikan dengan alasan Ganjar Pranowo telah menimbulkan multitafsir di tengah publik dengan menyatakan kesediaannya menjadi Calon Presiden ( Capres ) pada Pemilu 2024 mendatang.
Keputusan itu dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022) sore.
Menurut Komarudin, sanksi dijatuhkan setelah melakukan pertemuan tertutup lebih kurang satu jam bersama Ganjar dan juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin.
Ganjar, menurutnya, merupakan kader senior yang harus mematuhi aturan partai.
Salah satunya kewenangan berbicara capres hanya ada di Megawati Soekarnoputri selaku Ketum.
Untuk itu, seluruh kader harus bersikap disiplin akan aturan tersebut.
"Beliau ini (Ganjar) bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu, beliau harus lebih bedisiplin," ujar anggota Komisi II DPR itu.
Sementara itu, Hasto menambahkan bahwa Ganjar Pranowo melanggar instruksi partai nomor 4503/internal/DPP/X/2022.
Baca juga: Rakerda II PDI Perjuangan Maluku, Ini Tiga Rekomendasi Eksternal yang Dilahirkan
Surat itu berisikan tanda tangan Megawati dan Hasto terkait komunikasi politik pencapresan.
Dalam instruksi itu, PDI-P dengan tegas mengamanahkan penetapan capres hanya disampaikan oleh Megawati.
Oleh karenanya, tak satu pun kader partai banteng moncong putih yang bisa menyatakan diri atau berbicara soal capres sebelum Megawati.
"Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDI-P ditanda tangan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ujar Hasto. "Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda," katanya lagi.
Sanksi untuk Ganjar berbeda dengan pernyataan Hasto sebelumnya yang mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sebab, menurut Hasto, Ganjar tetap menyebutkan siap maju jika diperintahkan oleh partai dan Ketua Umum.(*)
(Kompas.com / Nicholas Ryan Aditya / Novianti Setuningsih)