Lokalisasi Tanjung Batu Merah
Saidna Sebut Pemkot Ambon Lemah Urus Lokalisasi Tanjung Batu Merah
Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir menilai pemerintah lemah dalam sisi pengawasan terhadap lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Salama Picalouhata
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Ambon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar bin Tahir menilai pemerintah lemah dalam sisi pengawasan terhadap lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Hal ini ia sampaikan menyusul adanya keluhan dari warga terkait kembali beroperasinya lokalisasi Tanjung Batu Merah.
“Seharusnya lokalisasi Tanjung Batu Merah tidak boleh kembali beroperasi karena ini kan sudah resmi ditutup. Tapi kalau benar adanya, berarti pemerintah lemah dari sisi pengawasan,” kata Saidna kepada Tribun Ambon.com, Selasa (11/10/2022).
Dikatakan, saat penutupan tempat prostitusi itu, DPRD bahkan telah menyetujui dari sisi penganggaran dialokasikan untuk para pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK).
Dimana, para PSK itu akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dengan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung pemerintah.
“Tapi nyatanya masih juga beroperasi secara terselubung,” ungkapnya.
Baca juga: Simak Jadwal dan Harga Tiket Speedboat Rute Tulehu - Kailolo
Baca juga: Belum Ada BBM, KMP Lorry Amar Tujuan Seram Bagian Timur dan Tual Tak Beroperasi
Politisi PKS itu meminta pemerintah harus kembali perketat pengawasan secara intensif lagi.
Mengingat, dengan kembali beroperasinya tempat terlarang itu telah memberikan dampak negatif bagi sosial kemasyarakatan secara umum.
“Masa kita harus buat terobosan baru lagi untuk langkah-langkah berikut padahal sudah jelas lokalisasi telah ditutup,” tandasnya.
Diberitakan, bertemu Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, warga adukan aktivitas lokalisasi Tanjung Batu Merah yang dinilai meresahkan.
Ialah Abdul Haris Tamalele, mengatakan hingga kini prostitusi Tanjung Batu Merah itu masih beroperasi.
Padahal sebelumnya telah ditutup oleh pemerintah Kota Ambon sejak awal 2020.
“Saya mau tanya, apakah benar lokalisasi tanjung ini sudah benar-benar ditutup? Karena saya sebagai warga disitu masih melihatnya masih beroperasi dengan senyap-senyap,” kata Abdul Haris dalam program Wali Kota Jumpa Rakyat, Jumat (7/10/2022).
