Breaking News:

Lucky Wattimury Dipolisikan

Dua Tahun Tak Bayar Hutang, Ketua DPRD Maluku Dipolisikan

Kuasa Hukum Abdul Wahab Latuamury, Abdul Safri Tuakia menyebutkan, uang yang dipinjamkan kliennya kepada Lucky Wattimury senilai Rp. 275 juta. Adapun

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Alfin
MALUKU: Kuasa Hukum, Abdul Safri Tuakia saat menunjukan bukti laporan Polisi klienya Abdul Wahab Latuamury terhadap terlapor Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Selasa (20/9/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dilaporkan ke polisi akibat diduga tidak membayar hutang ratusan juta rupiah yang dipinjam dari Abdul Wahab Latuamury dua tahun lalu.

Kuasa Hukum Abdul Wahab Latuamury, Abdul Safri Tuakia menyebutkan, uang yang dipinjamkan kliennya kepada Lucky Wattimury senilai Rp. 275 juta.

Adapun kasus Ketua DPRD Maluku ini tertuang dalam Laporan Polisi STTLP/430/IX/2022/ SPKT/ Polda Maluku.

"Iya kami tadi siang sekitar pukul 12.30 WIT mendatangi Polda Maluku, melaporkan Lucky Wattimury terkait dengan uang Rp.  275 juta yang dia pinjam ke klien kami," ucap Abdul Safri Tuakia kepada Tribun Ambon.com, Selasa (20/9/2022) Sore.

Menurutnya, uang yang dipinjamkan Klienya kepada Lucky Wattimury itu berlangsung pada tahun 2020 silam.

Namun, hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh Ketua DPRD Maluku itu.

"Ketua DPRD ini tidak ada etikat baik pasalnya sudah dua tahun belum juga membayar uang yang dipinjam dari klien kami padahal selalu ditagih," ujarnya.

MALUKU: Laporan Polisi dan bukti kwintansi peminjaman uang dari Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury
MALUKU: Laporan Polisi dan bukti kwintansi peminjaman uang dari Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury (Istimewa)

Untuk itu, Ketua DPRD Maluku dilaporkan ke Polisi agar masalah hutang ini bisa diselesaikan.

"Klien kami mengambil langkah ini, agar masalah ini diselesaikan, karena memang Lucky selalu beralasan ketika ditagih," pungkasnya.

Tuakia berharap Lucky Wattimury yang notabennya adalah pejabat negara harus bertangung jawab dengan perbuatan yang dia perbuat.

"Kita lapor tentang Penipuan dan Penggelapan yang dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUH Pidana," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Lucky Wattimury saat dikonfirmasi TribunAmbon.com belum merespon terkait laporan tersebut.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved