Breaking News:

BBM Naik

Gelar Flash Mob, Massa PKS di Maluku Tengah Tolak Kenaikan BBM

Sejumlah kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku Tengah menggelar aksi Flash Mob menolak kenaikan harga BBM.

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Salama Picalouhata
Lukman
PKS Maluku Tengah gelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di Masohi, Minggu (11/9/2022). 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku Tengah menggelar aksi Flash Mob menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Minggu (11/09/2022) di Tugu Bundaran Kota Masohi.

Flash Mob yang digelar dengan membentangkan poster dan spanduk berlangsung sekitar 30 menit mulai pukul 09.45 – 10.15 WIT itu, dihadiri juga oleh anggota legislatif PKS DPRD Malteng Arman Mualo, Musriadin Lahabawa dan Hairudin.

Ketua DPD PKS Maluku Tengah yang juga aleg DPRD Arman Mualo menyampaikan melalui Fraksi PKS di DPR RI, PKS telah menyatakan sikap menolak kenaikan BBM bersubsisi.

Dikatakan, melalui aksi Flash Mob ini, PKS ingin menyampaikan pesan-pesan sosial kepada masyarakat yang berada di kota Masohi dan sekitarnya, bahwa PKS akan terus berjuang bersama rakyat termasuk menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Harga Sembako di Maluku Bakal Ikut Naik

Mualo berpendapat bahwa kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap semua harga-harga barang, ongkos produksi maupun transportasi.

“Masyarakat masih dalam keadaan pemulihan ekonomi, kemudian dihadapakan dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang tentunya ini menjadi pukulan bagi masyarakat,”tutur Mualo.

Mualo juga berharap aksi Flash Mob ini bisa menyampaikan pesan kepada pemerintah agar bisa meninjau kembali kebijakan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi.

Hal senada juga disampaikan oleh Musriadin Lahabawa, aleg PKS DPRD Malteng. Ia mengatakan kenaikan harga BBM adalah kebijakan pemerintah yang tidak populis dan menyengsarakan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat saat ini merasakan dampak yang cukup serius akibat kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

“Secara politis, PKS ada bersama masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM,” ungkap Lahabawa.

Kader PKS lainnya H. Haerudin, juga mengatakan saat ini negara baru saja sdelesai diperhadapkan dengan persoalan Covid-19 yang mempengaruhi tatanan perekonomian Indinesia.

“Jika pemerintah kembali menaikkan harga BBM, artinya juga akan berpengaruh kepada roda ekonomi di masyarakat,”tutur Haerudin.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved