Breaking News:

Mitan Langka

Minyak Tanah di Namlea Langka, Padahal Dapat Stok 165 Ton Per Bulan

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lang Lang Buana mengungkapkan, Namlea mendapatkan jatah 165 ton minyak tanah per bulan.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
Andi
Rapat lintas komisi antara legislatif dan eksekutif membahas kelangkaan minyak tanah di ruang rapat Pimpinan DPRD Buru, Selasa (6/9/2022) kemarin. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lang Lang Buana mengungkapkan, Namlea mendapatkan jatah 165 ton minyak tanah per bulan.

Namun faktanya, minyak tanah justru langka di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku.

"Jadi dari 165 ton ini kalau dibagi ke 28 ribu jumlah penduduk di Desa Namlea, satu orang mendapatkan 58,9 liter per hari. Artinya, dalam satu rumah ada enam orang berarti mendapat 300 liter. Namun faktanya, 10-20 liter saja susah untuk kita peroleh," kata Bambang, Selasa (6/9/2022) kemarin.

Karena itu, menurut dia, minyak tanah langka di Namlea bukan karena sedikitnya stok yang disalurkan.

Namun, karena ada oknum nakal yang diduga menimbun minyak tanah.

"Jadi langkanya minyak tanah ini, bukan tidak ada ketersedian, sebab pihak Pertamina sudah sediakan stoknya cukup banyak, bahkan sampai 20 hari kedepan distribusinya lancar. Kelangkaan itu karena diduga ada oknum-oknum nakal," ucap dia.

Baca juga: Christianto Laturiuw Minta Pemkot Ambon Matangkan Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji

Buktinya lanjut dia, Polres Buru telah menangkap pelaku yang hendak  menyelundupkan minyak tanah ke kawasan tambang emas ilegal gunung botak.

Jika diselidiki lagi, masih kata dia, sebenarnya ada banyak sekali oknum yang menimbun minyak tanah hingga BBM jenis Solar dan Pertalite.

Sehingga kata dia, peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak tanah di Namlea.

Disperindag dan Polres Pulau Buru harusnya bersama mengungkap penybab kelangkaan minyak tanah ini.

"Untuk kelangkaan BBM sudah berulangkali kali saya mengusulkan agar hadirkan Kapolres, supaya tidak lemparan tanggungjawab antara Disperindag dan Polres Buru," tandasnya.

Selain masalah penimbunana, menurutnya, pendistribusian minyak tanah harus diperhatikan.

Jatah BBM milik Namlea harusnya tak dipindahkan ke Kecamatan Batabual, ataupun sebaliknya.

"Mekanisme penyaluran bahan bakar ini khususnya bersubsidi itu per wilayah, tidak bisa dari wilayah A bawah ke wilayah B. Itu melanggar, dan nanti kenal penalti," pungkasnya.

Dirinya juga kecewa dengan kinerja Disperindag Kabupaten Buru, sebab selama ini mereka tidak mampu mengatasi permasalah kelangkaan minyak tanah.

"Disperindag sama sekali belum menangkap oknum nakal, padahal kalau jaga di Jalan Tatanggo, arah Namlea menuju Unit, dan jalan dari Namlea menuju Lala, pasti akan ketahuan," ucap dia.

Bambang menjelaskan, stok BBM di kawasan tambang emas ilegal gunung botak selalu tersedia, dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah, yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk di Namlea kita cari minyak sulit sekali di dataran pegunungan sana, di daerah ilegal itu berapa pun ada stoknya. Cuman harganya di atas kewajaran, satu jeriken jual Rp 120 ribu, inikan tidak logis," tandasnya.

Dia pun berharap, hal ini bisa segera diatasi agar tak menyulitkan masyarakat Namlea. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved