Kritik Keras Amin Rais terhadap Jokowi, soal Wacana 3 Periode hingga Hutang Negara

Ia mengingatkan Jokowi dan Luhut untuk meletakkan jabatannya pada Oktober 2024.

"Duet Jokowi-Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa saat ini bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024," kata Amien dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (2/4/2022).

Amien mengkritik keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Dia menekankan, pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur, apalagi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode.

Amien mengatakan, cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasannya semestinya tidak boleh dilakukan lagi.

"Kita masih terngiang-ngiang bagaimana kita kadang-kadang dibodohi, saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengegolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime," ujar dia.

Menghina konstitusi

Awal wacana penundaan pemilu mengemuka, Amien menyebut bahwa usulan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap UUD 1945.

Sebab, sebagaimana bunyi konstitusi, pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Selain itu, konstitusi juga mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama setiap periode 5 tahun.

Oleh karenanya, Amien menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pemerintah.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," kata Amien dalam sebuah diskusi virtual, Senin (14/3/2022). Amien mengaku khawatir usulan penundaan pemilu ini terealisasi.

Sebab, dia menilai, DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.

Saat itu Amien mendesak agar isu penundaan Pemilu 2024 segera dihentikan.

Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu.