Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Taman Kota Saumlaki yang Sempat Buron

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membebaskan kontraktor Hartanto Hoetomo, Senin (31/1/2022).

Kejati Maluku
Tersangka kasus korupsi pembangunan taman kota KKT, Maluku, Hartanto Hoetomo ditahan di Rutan Kelas II A Ambon, Minggu (5/9/2021) pagi. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membebaskan kontraktor Hartanto Hoetomo, Senin (31/1/2022).

Hartanto dinyatakan tak terbukti bersalah atas kasus dugaan korupsi Taman Kota dan Pelataran Parkir Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku tahun anggaran 2017.

Baca juga: Dibayar Rp. 4,5 Miliar, Hartanto Kerjakan Proyek Taman Kota Kepulauan Tanimbar Maluku Asal-asalan

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak saat persidangan secara virtual, Senin sore.

“Berdasar pertimbangan dan rapat musyawarah1 majelis hakim, memutuskan saudara Hartanto tidak terbukti secara sah serta meminta untuk membebaskan terdakwaaa dan merehabilitas nama baik terdakwa dan membebaskan terdakwa dari tahanan,” kata Majelis Hakim dalam amar putusannya.

Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8,6 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 400 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Ia dinilai bersalah oleh JPU melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Menuntut, memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8,6 tahun penjara dipotong selama terdakaa dalam tahanan,” ucap Jaksa dalam sidang, Senin (17/1/2022) lalu.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.035.598.220,92 dengan ketentuan bila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti pidana subsider selama 6 bulan kurungan.

Sebelumnya, JPU dalam berkas dakwannya menyebut Hartanto turut serta melakukan korupsi bersama dengan tiga terpidana lainnya dalam proyek pembangunan taman kota Saumlaki.

Sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp 1,38 miliar.
Tiga terpidana lainnya yaitu, Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Adrianus Sihasale, Wilelma Fenanlampir selaku PPTK dan Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas.

Ketiganya divonis enam tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved