Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Dibayar Rp. 4,5 Miliar, Hartanto Kerjakan Proyek Taman Kota Kepulauan Tanimbar Maluku Asal-asalan

Hartanto Hoetomo diadili terkait perkara tindak pidana korupsi projek taman kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Tanita
Sidang virtual perkara dugaan Tipikor Taman Kota KKT di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (10/8/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Sempat buron, Hartanto Hoetomo akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (29/9/2021) sore.

Dia diadili terkait perkara tindak pidana korupsi projek taman kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku

Sidang virtual itu dipimpin Majelis Hakim, Jenny Tulak dan di hadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi cs, dan penasihat hukum terdakwa.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan terdakwa menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp 4.512.718.000 sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengadaan Nomor: 602/120/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Amandemen Kontrak Nomor: 602/140/AMDM/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2017 tanggal 14 Agustus 2017 namun realisasi tak sesuai dengan kontrak.

“Padahal senyatanya pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pengadaan dan amandemen kontrak tersebut,” sebut JPU dalam persidangan.

Baca juga: Jalani Sidang Perdana, 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Taman Kota KKT–Maluku Didakwa Pasal Berlapis

Baca juga: Tertangkap di Jakarta, DPO Kasus Korupsi Hartanto Hoetomo Langsung Masuk Rutan Ambon

Tak hanya itu, dalam penyusunan amandemen kontrak, disebutkan penambahan item pekerjaan pasangan batu karang yang hanya memuat harga satuan tanpa disertai dengan volume.

“Tidak membuat As Built Drawing. Melakukan pemasangan paving block yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Tidak melaksanakan pekerjaan timbunan sirtu sesuai kontrak sehingga terdapat kekurangan volume,” tambah JPU.

Terdakwa Hartanto juga tidak mencantumkan dokumen pendukung atas perubahan desain dan volume pekerjaan.

“Terdakwa Tidak mencantumkan dokumen pendukung atas permohonan perubahan desain dan volume pekerjaan yang diajukan kepada PPK,” jelas JPU.

Untuk diketahui, terdakwa Hartanto Hoetomo merupakan Komisaris PT. Inti Artha Nusantara yang jadi kontraktor dalam pengerjaan projek taman kota tahun 2017 – 2018.

Terdakwa terjerat dalam kasus korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp.1.035.598.220 itu bersama dengan Adrianus Sihasale, Wilelma Fenanlampir, dan Frans Yulianus Pelamonia.

Ketiganya saat ini telah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Ambon. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved