Breaking News:

Maluku Terkini

Dugaan Pungli di SMK 8 Buru, Sukunora; Kita akan Panggil Kepseknya

Meski begitu, pihaknya akan memanggil kepala sekolah SMK 8 Buru untuk meminta penjelasan terkait informasi tersebut.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/Fandi
Tampak Kota Namlea, Pulau Buru 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Kepala Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Ibrahim Sukunora mengaku tidak mengetahui informasi dugaan pungutan liar (Pungli) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8 Buru, di Desa Waeperang, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru.

Hingga kini pun belum ada pelaporan dari sejumlah pihak terkait dugaan tersebut.

"Kami dari Dinas Cabang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Buru, baru mengetahui informasi ini saat dikonfirmasi wartawan, karena sampai saat ini belum ada pelaporan atau pengaduan masuk ke meja kami,” kata Sukonora saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, melalui telepon, Kamis (13/1/2022) siang.

Meski begitu, pihaknya akan memanggil kepala sekolah SMK 8 Buru untuk meminta penjelasan terkait informasi tersebut.

“Kami akan memanggil Kepala sekolah tersebut untuk dimintai keterangan," imbuhnya.

Dijelaskan, pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena telah ada angggaran Dana Bos di setiap sekolah.

Baca juga: Tak Ada Penghasilan Usai Dibongkar, Pedagang Kembali Buka Lapak di Mardika

Baca juga: Music Cover, Jadi Cara Pemuda Batu Gantong – Ambon Bicara Kebersamaan

Beda halnya dengan sumbangan suka rela atau partisipasi masyarakat, tapi bukan dalam bentuk uang.

"Saat ini saya masih di Ambon, nanti akan kita panggil kepala sekolah yang bersangkutan setelah tiba di Namlea, tadi sudah dihubungi via telfon untuk menghadap biar diminta keterangan," lanjutnya.

Dirinya juga menegaskan, apabila pungutan itu benar, akan diperintahkan kepada pihak sekolah untuk mengembalikan kepada orang tua wali murid.

"Untuk oknum kepala sekolah tersebut akan diberikan pembinaan serta evaluasi kepada yang bersangkutan," ujar Sukunora.

Diketahui, dugaan tersebut dikemukakan Ketua Umum Forum Kota Namlea, M. Amin Haulussy saat berunjukrasa di halaman Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Selasa (11/1/2022).

Disebutkan, pungli berupa pungutan wajib pengambilan rapor senilai Rp 60 ribu per siswa.

"Orang tua murid protes terhadap dugaan pungli yang dibuat oleh pihak sekolah, dengan modus pengambilan rapor siswa sebesar Rp 60 ribu per orang," kata Haulussy. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved