Breaking News:

Korupsi di Maluku

Loosikoy Bakal Ajukan Banding Putusan Kasus Oddie Orno

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan MBD

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Hendri Loosikoy, Penasehat hukum terdakwa Odie Orno 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara kepada mantan Kadis Perhubungan MBD Desianus Orno alias Oddie Orno.

Atas putusan itu, Penasihat hukum terdakwa, Hendri Loosikoy memastikan akan naik banding.

"Soal putusan Oddie Orno saat ini tim masih berembuk dan belum ambil keputusan. Kami memastikan mungkin sebelum berakhirnya masa pikir-pikir selama tujuh hari sudah ada sikap yang harus ditentukan tim," kata Losikooy kepada TribunAmbon.com, Jumat (7/1/2022).

Orno yang adalah Adik Wakil Gubernur Maluku itu terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat milik dinas Perhubungan Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 senilai Rp 1,5 Miliar.

Meski masih berdiskusi, Loosikoy memastikan kemungkinan banding cukup besar.

Baca juga: Pekan Pertama Bertugas di Maluku, Pangdam XVI Pattimura Temui Kajati Undang Mugopal

Baca juga: Harga Lapak di Ambon Naik, Pedagang Pedagang Yakin Permainan Mafia Pasar

"Yang pasti ada kemungkinan 90 persen akan ajukan banding," tegasnya.

Loosikoy menjelaskan, persidangan yang dijalani Orno tak adil lantaran Majelis Hakim mengira permohonan terdakwa saat menang praperadilan merupakan eksepsi.

Diketahui, sehari sebelum sidang dakwaan, Hakim telah mengabulkan permohonan Orno dan secara otomatis status tersangka yang dimilikinya batal.

"Didasarkan pada yang pertama menyangkut putusan, terhadap putusan yang diucapkan kemarin dalam perkara ini pak Oddie maupun penasihat hukum tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan. Yang diajukan saat itu adalah surat permohonan tetapi yang dianggap pada majelis hakim saat itu adalah eksepsi, sehingga keluarlah surat putusan sela dari majelis hakim. Kami menganggap itu salah karena kami ajukan bukan eksepsi karean itu surat permohonan," jelasnya.

Sebelumnya, pada persidangan Selasa (4/1/2022) lalu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Putusan itu juga dikenakan bagi dua terdakwa lainnya yakni Direktur CV. Tri Putra Fajar Margareth Simatauw, dan Rego Kontul selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ketiganya dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 ke-1 Pasal 55 KUH-Pidana.

Diketahui, pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD tahun anggaran 2015 ini ditangani CV. Triputra Fajar.

Hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 adanya penyelewengan anggaran senilai Rp 1,2 miliar oleh oknum tertentu. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved