Kerap Kena Bully, Ketua KPU RI Ilham Saputra Tetap Nikmati Kerja

Kan dibaca oleh keluarga, istri dan anak. Yang paling jengkel terkait bully-an di sosial media siapa?

Tentu kan sudah kita jelaskan kepada keluarga ya bahwa ini resiko pekerjaan jadi tidak ada masalah dengan itu. Ya mungkin mereka mangkel juga. Nggak lah (kalau tertekan), kan nggak ada hal fisik yang membuat kita menderita. Makanya salah satu syarat menjadi penyelenggara pemilu itu mentalnya harus kuat. Ya selama kita jelaskan dengan baik tentu pahamlah ya. No problem, sudah pahamlah dengan kondisi kita.

Sepanjang yang Anda rasakan, apakah remunerasi atau penghargaan negara pada Anda dibandingkan dengan rIsiko yang dihadapi, apakah cukup atau kurang?

Wah agak berat ini pertanyaannya. Ya saya kira memang agak berat ya karena pekerjaan kita berat. Ya saya kira soal cukup dan tidak cukup relatif.

Menurut Anda perlu ditambah nggak penghargaan itu?

Baiknya seperti itu. Ditambah. Karena pekerjaannya memang luar biasa apalagi di dalam Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang.

Pemilu 2024 adalah pemilu bersejarah. Apakah ada catatan tertentu dari Anda?

Sebenarnya setiap pemilu itu ada sejarahnya masing-masing, kemudian ada tantangannya masing-masing. Kalau ini (2024) challengenya adalah karena memang dia dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu 2024. Nah karenanya siapapun nanti komisioner KPU berikutnya dia harus menghitung betul bagaimana jalannya tahapan sesuai waktu yang ada, sesuai peraturan perundang-undangan. Agar kemudian irisan-irisan yang memang memisahkan antara pemilu dan pilkada itu bisa diiris dengan baik. Karena jika tidak, kekhawatiran saya adalah secara teknis petugas kita di bawah itu kesulitan. Karena mungkin di waktu yang sama, sementara di tahapan pemilu sedang membuat rekapitulasi, di tahapan pilkada mereka sedang mendaftarkan calonnya untuk pilkada. Itu kan harus bagi-bagi waktu dan sebagainya. Nah ini harus dihitung betul agar bagaimana kita bisa menjalankan pemilu dan pilkada 2024 di tahun yang sama.

Tantangan dalam pengaturan berikutnya yang paling perlu diperhatikan?

Challengenya beban kerja. Beban kerja petugas kami dibawah. Kalau kami di KPU RI ini kan menjadi regulator yang menurunkan undang-undang menjadi peraturan komisi pemilihan umum. Akan tetapi di provinsi dia menjadi koordinator bagi kabupaten/kota. Nah kabupaten/kota inilah eksekutor. Dia bekerja menjadi ujung tombak kami dan tentu ini beban kerja menjadi penting.

Untuk masa depan, apa mungkin teknis pemungutan suara tidak seperti saat ini?

Sebetulnya kami sudah melakukan semacam contoh di Pilkada 2020 lalu. Kami menerapkan sistem informasi rekapitulasi. Jadi nanti hasil penghitungan yang kita sebut C Plano itu bisa di foto, kemudian dibawa ke tingkatan di atasnya lagi nah itu tinggal melihat itu. Para saksi tidak perlu lagi menerima formulir, tinggal di scan saja, semua sudah punya softcopynya. Mau hardcopynya tinggal print.

Pemungutan suaranya sendiri? Apakah tetap harus datang ke TPS, mencoblos surat suara?

Pemungutan suara itu kita belum pernah ada masalah. Persoalan kita ada di penghitungan dan rekapitulasi. Ketika pemungutan masyarakat datang berbondong-bondong tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah ketika masyarakat datang ke TPS. Sementara sekarang sebagian negara yang menggunakan e-voting itu sudah menggunakan kembali metode manual. Jadi memang saya kira pemungutan suara tidak ada masalah. Tetapi yang kami terapkan dalam beberapa kali pemilu adalah dengan rekapitulasinya harus terbuka. Jadi form C yang ada di TPS itu kami scan, orang bisa lihat. Nah pengalaman Pilkada 2020 juga seperti itu. Difoto, discan, nanti semua saksi kemudian petugas kami bisa melakukan rekapitulasi.

E-voting itu kelemahannya apa?