Breaking News:

Maluku Terkini

938 Kasus Pidana Umum Dilimpahkan Kejati Maluku ke Pengadilan, Penganiayaan Mendominasi

Tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang. Beberapa kasus yang tergolong tindak pidana umum seperti penggelapan dan penipuan

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Konferensi pers capaian Kinerja Kejati Maluku tahun 2021 di Kejati Maluku, Selasa (4/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 938 perkara tindak pidana umum dilimpahkan Kejaksaan Tinggi Maluku ke Pengadilan selama tahun 2021.

“Untuk tindak pidana umum sebanyak 938 telah dilimpahkan ke pengadilan di tahun 2021,” kata Kajati Maluku, Undang Mugopal saat konferensi pers di Kejati Maluku, Selasa (4/1/2022) siang.

Tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang. Beberapa kasus yang tergolong tindak pidana umum seperti penggelapan dan penipuan, pencemaran nama baik, kasus penganiayaan, pemerasan hingga pengancaman.

Serta perselingkuhan, tindak pidana pencabulan, kasus perusakan barang dan kecelakaan lalu lintas.

Lanjut Mugopal, kasus pidana umum di Maluku pada tahun 2021 didominasi oleh penganiayaan.

Sementara untuk tahun 2020, jumlah perkara pidum lebih banyak yakni 977 kasus yang telah dilimpahkan.

Baca juga: Tolak Vaksinasi di Tempat, Mahasiswa di Pulau Buru Turun Jalan

Baca juga: Latupono Tegaskan Sebelum 10 Januari, Laskar Ganjar-Puan Hadir Penuh di Maluku

“Untuk tahun 2020 lebih banyak kasus pidum yang dilimpahkan yaitu sebanyak 977 kasus,” tambah Mugopal.

Tak hanya yang berakhir di Pengadilan, Mugopal menjelaskan pada tahun 2021 ada 12 kasus yang telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice (RJ).

“jadi inilah RJ harus kita sosialisasikan. Keberhasilan RJ itu bukan hanya sekedar memaafkan korban dengan pelaku tetapi biasanya dengan keluarga juga. Dikembalikan dengan kondisi semula,” ungkap Mugopal.

Disebutkan, keputusan RJ berada pada tangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan bukan pada Kejari maupun Kejati.

“Kami mengusulkan ke Kejagung nantinya Kejagunglah yang memutuskan RJ. Jadi Keputusan itu tak ditangan Kajati,” tandasnya.

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved