Breaking News:

Maluku Terkini

Audit Aksesbilitas dan Layanan Publik Kelompok Difabel, YPPM Maluku Gelar Informal Meeting

Dalam rangka mengaudit aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik kelompok difabel, lanjut usia (lansia), perempuan dan anak, Yayasan Pengembangan

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Lukman
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi dan Arman Mualo selaku anggota Komisi 1 DPRD setempat, juga Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Maluku Tengah, M. Yusuf saat memberikan materi kepada dalam acara tersebut. Sabtu (20/11/2021) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Dalam rangka mengaudit aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik kelompok difabel, lanjut usia (lansia), perempuan dan anak, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar kegiatan Informal Meeting.

Kegiatan itu berlangsung di Lounussa Beach, Sabtu (20/11/2021).

Informal Meeting ini merupakan bagian dari Program Democratic Resilience (DemRes) “Merebut ruang sipil untuk mempertahankan demokrasi” yang dijalankan oleh The Asia Foundation (TAF) dengan melibatkan YPPM - Maluku sebagai mitra daerah dalam perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).

Informal Meeting menghadirkan pemateri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi dan Arman Mualo selaku anggota Komisi 1 DPRD setempat, juga Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Maluku Tengah, M. Yusuf.

Abdullah Tangke, Officer Programme Demres YPPM Maluku mengatakan, dalam konteks aksesibilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur terkait aksesibilitas.

Dikatakan, hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi dua hal, yaitu hak mendapat aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Tangke juga menjelaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait aksesibilitas sesuai yang dirumuskan dalam UU antara lain wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksebilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap bangunan atau gedung.

“Pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas,” ungkap Tangke.

Sementara itu Anggota Komisi 1 DPRD Arman Mualo, mengatakan, hingga saat ini sudah ada regulasi dan kebijakan yang memperhatikan hak-hak kaum disabilitas.

Dikatakan, dalam konteks layanan publik, penyandang disabilitas mempunyai hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved