Breaking News:

Maluku Terkini

Audit Aksesbilitas dan Layanan Publik Kelompok Difabel, YPPM Maluku Gelar Informal Meeting

Dalam rangka mengaudit aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik kelompok difabel, lanjut usia (lansia), perempuan dan anak, Yayasan Pengembangan

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Lukman
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi dan Arman Mualo selaku anggota Komisi 1 DPRD setempat, juga Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Maluku Tengah, M. Yusuf saat memberikan materi kepada dalam acara tersebut. Sabtu (20/11/2021) 

“Dalam sisi hukum, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum yang sama,” tutur Mualo.

Mualo juga menjelaskan bahwa Kaupaten Malteng belum ada Peraturan Daerah yang lebih spesifik terkait dengan penyandang disabilitas.

“Mungkin data disabilitas yang belum tertata dengan baik, “ ungkap Mualo.

Namun dikatakan, Rancangan Perda Perempuan dan anak saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD.

Kesempatan yang sama, Kadis PUPR Malteng, Hasan Firdausi mengatakan, penataan aksesbilitas ruang public dengan memperhatikan kaum difabel dan lansia sudah dilakukan sejak beberapa tahun akhir.

Lanjutnya, sejak tahun 2014 sudah ada jalur untuk orang buta.

“Trotoar juga dibuat dengan material yang tidak licin karena kursi roda membutuhkan permukaan yang agak kasar,” tutur Firdausi.

Sementara itu berdasarkan data yang dirangkum TribunAmbon, sedikitnya terdapat sebanyak 700 penyandang disabilitas yang masuk database Dinas Sosial Kabupaten berjuluk Pamahanu Nusa itu.

Dimana, Dinsos Malteng setiap tahunnya selalu mengirim beberapa orang penyandang disabilitas untuk mengikuti Latihan ketrampilan di beberapa kota seperti Solo dan Makassar.

“Selain itu bantuan kursi roda dan tongkat merupakan bantuan-bantuan tetap yang diberikan kepada kaum difabel,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Maluku Tengah, M. Yusuf.

Ia menagkui bahwa Kota Masohi belum memiliki tempat rehabilitasi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. “Rumah jompo untuk lansia juga belum tersedia,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved