Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Ajukan Eksepsi, Mantan Kadis DLHP Ambon Lucia Izaak Minta Majelis hakim Batalkan Dakwaan

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Lucia Izaak ajukan eksepsi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon.

TribunAmbon/Tanita Pattiasina
Sidang kasus korupsi anggaran BBM kendaraan pengangkut sampah DLHP Kota Ambon di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/10/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Lucia Izaak ajukan eksepsi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon.

Terdakwa Lucia terlibat dalam kasus korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah dinas lingkungan hidup tahun 2019.

Permohonan eksepsi itu disampaikan melalui penasihat hukum terdakwa, Jonathan Kainama saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/10/2021).

“Yang Mulia Majelis Hakim, kami mengajukan permohonan eksepsi,” kata Kainama saat persidangan.

Sementara dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yakni, Mauritsz Yani Tabelessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas DLHP dan Ricky Marthin Syauta selaku Manager pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak mengajukan eksepsi.

Baca juga: Korupsi Anggaran BBM Truk Sampah, Kadis DLHP Ambon Naik Meja Sidang

Usai mendengar permohonan ekspesi, Ketua Majelis Hakim, Felix Wuisan menunda sidang hingga pekan depan.

Diketahui ketiga terdakwa diadili lantaran melakukan tindak pidana korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah tahun anggaran 2019.

Terdakwa Lucia melakukan pengelolaan dana BBM pada DLHP Kota Ambon tahun anggaran 2019 tidak sesuai dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 397 tahun 2018 tanggal 2 September tentang penetapan analisa standar belanja SAB.

Sementara, kuitansi pembayaran disiapkan dan ditandatangani oleh terdakwa Ricky Marthin dan dibubuhi stempel SPBU belakang Kota, padahal tidak ada pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan 2 pada SPBU belakang kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kuitansi yang ia tandatangani tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian hingga Rp 3,6 Miliar.

Ketiganya didakwa dengan pasal berlapis yakni, pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved