Breaking News:

Korupsi di Maluku

Korupsi Anggaran BBM Truk Sampah, Kadis DLHP Ambon Naik Meja Sidang

Mantan kadis itu diadili bersama dengan dua terdakwa lainnya yakni, Mauritsz Yani Tabelessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Sidang kasus korupsi anggaran BBM kendaraan pengangkut sampah DLHP Kota Ambon di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/10/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Lucia Izaak jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/10/2021).

Mantan kadis itu diadili bersama dengan dua terdakwa lainnya yakni, Mauritsz Yani Tabelessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas DLHP dan Ricky Marthin Syauta selaku Manager pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Eka Palapia mengatakan ketiganya diadili lantaran melakukan tindak pidana korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah tahun anggaran 2019.

“Melakukan pengelolaan dana bahan bakar minyak pada HP Kota Ambon tahun anggaran 2019 tidak sesuai dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 397 tahun 2018 tanggal 2 September tentang penetapan analisa standar belanja SAB,” kata JPU di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/10/2021) siang.

Baca juga: Belum Setahun Dibentuk, Maluku FC Tersandung Kasus Dugaan Pengaturan Skor di Liga 3 Maluku

Baca juga: Sempat Heboh Tuding Kerjasama, Hakim Peringatkan Kadis PPR Aru - Maluku

Disebutkan, perbuatan terdakwa Lucia menyusun dan mengusulkan anggaran yang tidak sesuai dengan ASB dan bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Untuk anggaran 2019 DLHP mendapat anggaran penyediaan bahan bakar kendaraan dinas sebesar Rp 7 Miliar namun anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 5 miliar sekian dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran DLHP Kota Ambon,” tambah JPU.

Disebutkan, terdakwa Mauritz Yani mengetahui daftar pembayaran BBM per bulan yang dijadikan sebagai dasar permintaan pembayaran anggaran penyediaan bahan bakar kendaraan dinas terdapat data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sementara, kuitansi pembayaran disiapkan dan ditandatangani oleh terdakwa Ricky Marthindan dibubuhi stempel SPBU belakang Kota, padahal tidak ada pembelian BBM untuk kendaraan roda 4 dan 2 pada SPBU belakang kota sebesar nilai uang yang tercantum dalam kuitansi yang ia tandatangani tersebut.

Lanjut JPU, ketiga terdakwa didakwa dengan pasal berlapis.

Yakni, pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai mendengar dakwaan JPU, Ketua Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved