Breaking News:

Kasus KDRT

Pelaku KDRT, Umar Londjo Akui Sering Kirim Pesan Makian ke Isteri

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Umar Ruly Londjo mengakui sering mengirimkan pesan mengandung

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Tanita Pattasina
Sidang Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjerat Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Ruly Londjo, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (31/8/2021) siang. Dalam persidangan yang dipimpin ketua Majelis Hakim, Orpa Marthina, menghadirkan saksi korban yang juga isteri terdakwa, HY. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Umar Ruly Londjo mengakui sering mengirimkan pesan mengandung kata kasar dan makian kepada sang isteri HY.

Hal itu diakuinya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Orpa Marthina didampingi Hakim pendamping, Julianti Wattimury dan Josca Jane Ririhena dalam sidang beragenda keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (28/9/2021) siang.

“Kalau sms kami sering melakukan itu,” kata Umar Londjo didampingi Penasihat Hukum, Syukur Kakialy dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU), J. Pattiasina.

Meski mengetahui kata-kata yang ia berikan kepada sang isteri tak pantas, Umar mengaku terbawa emosi saat puncak pertengkaran tanggal 25 Maret lalu.

“Tidak pantas, tapi saat itu emosional,” akuinya.

Selain sering mengirim pesan kasar ke isteri, Umar juga mengaku masalah rumah tangga sudah ada sejak awal menikah.

Pisah ranjang bahkan rumah bukan hanya sekali terjadi selama 20 tahun membina rumah tangga.

“Pisah ranjang pisah rumah berulang kali, sejak kami nikah sudah masalah. Sejak hamil anak pertama saya sudah keluar dari rumah,” jelasnya.

Akibat keretakan hubungannya, Umar pernah di non-job kan pada 2007 atas laporan isteri dan mertuanya.

“Pernah di nonjob kan ketika dia dan mamanya melaporkan. sekitar tahun 2007,” ungkapnya.

Usai mendengar keterangan terdakwa, Majelis Hakim menunda sidang hingga Selasa 5 Oktober dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved