Breaking News:

Nasional

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap para tenaga dan pelayanan kesehatan di Papua dan w

Editor: Adjeng Hatalea
Instagram @tnpixture
Ilustrasi Tenaga Kesehatan 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap para tenaga dan pelayanan kesehatan di Papua dan wilayah rawan lainnya tetap bertugas melayani masyarakat.

Pasalnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Termasuk pelayanan publik lainnya. Hal tersebut menyusul aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu yang menyebabkan korban jiwa.

"Saya berharap tenaga kesehatan di Papua termasuk wilayah rawan lainnya agar tetap bertugas dan melayani masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Senin(20/9/2021).

Muhadjir juga mengusulkan agar dilakukan rotasi tenaga kesehatan di Papua dan tidak boleh terjadi kekosongan akibat adanya kejadian tersebut. Sebab apabila terjadi kekosongan nakes, kata dia, akan sangat merugikan masyarakat setempat.

"Yang penting, jangan sampai tenaga kesehatan yang menjadi korban ditarik tapi tanpa ada penggantian. Sebab nanti akan sangat merepotkan dan tentunya merugikan masyarakat," kata dia.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” lanjut Muhadjir.

Muhadjir juga mengaku keberatan apabila ada yang meminta layanan publik di Papua, terutama kesehatan dihentikan akibat kejadian tersebut.

Menurut Muhadjir, apabila pelayanan publik khususnya kesehatan di Papua dihentikan akibat aksi tersebut, justru keinginan KKB malah terealisasi.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik, saya keberatan," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved