Sekolah Tatap Muka Tak Diizinkan, Ini Alasan Wali Kota Ambon

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memperbolehkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bagi wilayah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level I hingga III.

Meski demikian, Kota Ambon yang berada di level III PPKM belum bisa melaksanakannya.

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat Konferensi Pers mengatakan masih menunggu meningkatnya jumlah anak yang tervaksinasi covid-19 guna memperkecil resiko terpapar.

“Memang betul kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan memang diserahkan ke pemerintah daerah. Nah saya berharap supaya ini sekolah cepat juga dilaksanakan dalam bentuk offline atau tatap muka. Tapi idealnya kalau memang ini kita punya anak-anak sudah divaksin. Kalau guru-guru sudah vaksin. Nah kalau anak-anak kita sudah vaksin, resiko keterpaparannya jauh lebih kecil,” kata Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Selasa (24/8/2021) siang.

Sedangkan, jumlah vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di Kota Ambon masih 10,7 persen atau sebanyak 33.361 dari target 33 ribu anak tervaksin.

Baca juga: Kembali Diperpanjang, Ini Kelonggaran PPKM Level III di Ambon

Baca juga: Bonus Atlet Maluku untuk PON Papua 2021 Belum Diumumkan, DPRD; Akan Diberikan

“Karena itu saya bilang, kita punya anak-anak ini, sekolah ini baru 10 persen, 3 ribu sekian dari target 33 ribu. Itu yang terjadi. Itu untuk SMP, belum yang SMA. Kalau SMA kan jadi tanggung jawab Provinsi,” tambah Wali Kota dua periode itu.

Lanjutnya, anak-anak menjadi kelompok beresiko terpapar virus corona dan dapat menimbulkan klaster baru.

“Intinya supaya jangan sampai dia berdampak buat anak-anak dan keluarga. Kalau anak-anak kena itu bisa ke orang tua, bisa kepada kaka dan lainnya. Itu yang jadi pertimbangan kita,” jelas Louhenapessy.

Dia berharap, target vaksinasi anak dapat tercapai dalam dua bulan kedepan sehingga PTM dapat segera terlaksana di Kota Ambon.

“Itu target kita, mudah-mudahan dalam satu dan dua bulan ini kita sudah bisa dan kalau itu sudah oke, nanti kita ambil kebajikan lagi lalu evaluasi untuk sekolah-sekolah ini,” tandasnya.

Sementara itu, kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 masih mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

PTM terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilaksanakan pada 63 persen satuan pendidikan yang berada situasi Covid-19 level 3, 2 dan 1.

Sementara satuan pendidikan yang berada di daerah level 4 sepenuhnya PJJ. (*)