Tuai Kontroversi hingga Trending Twitter, DPRD Tangerang Batalkan Pesanan Baju Dinas Louis Vuitton
Setelah menuai banyak komentar negatif, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan penggunaan merek Louis Vuitton sebagai pakaian dinas harian.
Penulis: Fitriana Andriyani | Editor: Citra Anastasia
lihat foto
TRIBUNAMBON.COM - Merek pakaian asal Perancis, Louis Vuitton menjadi perbincangan hangat hingga masuk trending topic Twitter, Selasa (10/8/2021).
Hal itu lantaran adanya rencana pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan bahan merek Louis Vuitton.
Wacana tersebut menjadi isu hangat karena anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan pakaian dinas tersebut mencapai Rp 675 juta.
Hingga berita ini diturunkan, Louis Vuitton telah dicuitkan lebih dari 13 ribu kali di media sosial Twitter.
Baca juga: Sebaran 32.081 Kasus Baru Positif Covid-19 10 Agustus 2021, Jawa Tengah Terbanyak 4.560 Kasus
Namun setelah menuai banyak komentar negatif, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan penggunaan merek Louis Vuitton tersebut.
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD Kota Tangerang melakukan rapat internal terkait polemik yang timbul.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya menegaskan untuk membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.
"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot saat ditemui TribunJakarta.com di kantornya, Selasa (10/8/2021).
Pembatalan itu, kata Gatot sebagai bukti bahwa DPRD Kota Tangerang mendengar aspirasi rakyat.
"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," terang Gatot.
Baca juga: Kekerasan Taliban Meningkat, PBB Laporkan 27 Anak Afghanistan Tewas dalam 3 Hari
Gatot Wibowo pun membantah kalau pihaknya akan menggunakan merk Louis Vuitton untuk pakaian dinas dewan.
"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah tunjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti," ujar Gatot.
"Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang. Kita DPRD nggak pernah nyebut merek," sambungnya lagi.
Ia pun menyayangkan kalau ramainya isu ini setelah muncul pemenang di situs LPSE.
Seharusnya, proses lelang yang nominalnya fantastis di tengah pandemi Covid-19 itu sudah bisa dikuak.
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
