BPK Temukan Masalah Pengadaan Mobil Dinas Gubernur dan Wagub Maluku, Amir Rumra; Tanpa Proses Tender

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM -  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya kesalahan pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Ranperda APBD tahun 2020.

"Jadi dalam pembahasan kemarin, ada catatan dan temuan dari BPK adanya kesalahan Surat Tanda Setoran (STS) yang salah satunya temuan pembelian dua unit mobil gubernur dan wagub," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Berdasarkan hasil audit BPK lanjutnya,pengadaan mobil gubernur dan wakil gubernur dilakukan tanpa proses tender.

Pengadaan tersebut, jelas Rumra, dilakukan di luar Maluku dan salah satu dari mobil tersebut merupakan mobil bekas milik Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Baca juga: Wakil Gubernur Barnabas Orno; Kalau 90 Persen Warga Vaksin, Covid-19 Bisa Teratasi

Baca juga: Widya Murad Mulai Garap Pemilih Perempuan di Maluku

Rumra menyeut, Kepala Perwakilan Maluku di Jakarta bertanggung jawab atas pembelian kedua unit mobil dinas tersebut.

"Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta yang harus bertanggung jawab atas pembelian kedua unit mobil dinas ini. Sehingga diberi waku 60 hari untuk ditindaklanjuti. Karena temuan yang bersifat administrasi," ujar Rumra.

Rumra menambahkan, peringatan keras juga ditujukan kepada Sekda agar mengingatkan OPD terkait .

"Agar bisa melengkapi secara administratif, memperbaiki kekurangan-kekurangan itu," ujar dia.

Kasus pembelian dua unit mobil dinas itu memang merupakan salah satu catatan penting untuk dipertanyakan dalam rapat Banggar.

"Karena ini catatan penting bagi kami di Komisi I, jadi kami selalu mempertanyakannya dalam rapat Banggar," tandas Amir.