Breaking News:

Korupsi di Maluku

Jaksa Akan Jemput Paksa Soplanit Terkait Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Tawiri

Hal itu dilakukan bila tersangka tak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka hari ini

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Satu tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Dermaga Lantamal IX Ambon, Johana Rachel Soplanit akan dijemput paksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Hal itu dilakukan bila tersangka tak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka hari ini, Jumat (23/7/2021).

Pasalnya, soplanit sudah dua kali mangkir dari pemanggilan.

“Satu lagi tersangka ibu soplanit akna dipanggil besok. Apa bila ketiga kali tidak hadir maka tidak kita panggil lagi kita upaya hukum untuk menangkap yang bersangkutan karena sudah dipanggil secara patuh,” kata Kajati Maluku, Rorogo Zega saat konferensi Pers di Aula Kejati Maluku, Kamis (22/7/2021) siang.

Zega menjelaskan saat pemanggilan yang pertama,soplanit beralasan sakit usai mendapatkan vaksin covid-19 dan minta pengunduran waktu pada pemanggilan kedua.

“Memang dia beri surat yang pertama dia sakit dan kemudian minta undur tapi kita sudah memanggil, ini yang ketiga kali,” jelasnya.

Soplanit menjadi tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni Jacob Nicholas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri, Kota Ambon, Jerry Tuhuleruw dan Joseph Tuhuleruw, Kamis (24/5/2021).

Namun, ketiga tersangka itu telah ditahan di rutan Ambon.

Baca juga: Terdampak Banjir, Warga Kilometer 10-Maluku Tengah Kecewa Bantuan BPBD Tidak Sesuai Data

Baca juga: Syarat Perjalanan di Masa PPKM Level 4 dengan Mobil Pribadi

Sebelumnya, Kasus ini berawal saat Pemerintah Provinsi Maluku membangun Jembatan Merah Putih sehingga kapal-kapal milik TNI Angkatan laut tidak bisa melewatinya.

TNI AL lantas meminta pemindahaan dermaga TNI AL dan oleh Negara melalui Balai Jalan kemudian membebaskan lahan di kawasan Negeri Tawiri, Kota Ambon.

Lahan tersebut merupakan asset Negeri Tawiri dan uang hasil pembebasan lahan seharusnya masuk kedalam rekening negeri dan dikelola untuk masyarakat.

Namun, diduga keempat tersangka malag menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan para tersangka, sesuai dengan perhitungan Inspektorat Provinsi Maluku, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 3.823.582.250. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved