Resmi Dilengserkan sebagai PM Israel, Ini Serangan Benjamin Netanyahu

TEL AVIV, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan serangan, setelah dia resmi dilengserkan.

Kekuasaan Netanyahu berhenti di angka 12 tahun, setelah Knesset (Parlemen Israel) menggelar voting pada Minggu (13/6/2021).

Dalam pidato terakhirnya, Netanyahu berjanji akan terus berjuang untuk menggulingkan pemerintahan Naftali Bennett.

"Setiap hari, saya akan melawan pemerintahan sayap kiri berbahaya ini. Dengan bantuan Tuhan, perjuangan ini akan terjadi secepat mungkin," kata dia.

Benjamin Netanyahu memberikan peringatan kepada Iran, Hamas, Hezbollah, sebelum mengakhiri pidato dengan kalimat bahasa Inggris "We’ll be back soon (kami akan kembali secepatnya".

Mantan PM Israel yang akrab disapa Bibi itu berbicara lebih dari 30 menit, mengoceh daftar prestasi yang dibuatnya selama menjabat.

Dilansir Times of Israel, dia menyerang Naftali Bennett dan bersumpah akan memimpin oposisi secara agresif.

Baca juga: 12 Tahun Memimpin, Benjamin Netanyahu Resmi Dilengserkan dari Kursi PM Israel, Ini Penggantinya

Dia menyebut Partai Yamina yang dipimpin Bennett dan Partai Harapan Baru sebagai "sayap kanan palsu".

Bibi menuding dua partai itu sudah mengkhianati kehendak rakyat, karena bergabung bersama sayap kiri, tengah, dan partai Arab.

Netanyahu mengeklaim Bennett, mantan sekutunya, tidak akan bisa menahan ancaman yang diberikan Iran.

"Saya mendengar apa yang Bennett katakan. Saya khawatir karena ucapannya itu kerap bertolak belakang," paparnya.

"Dia akan melawan Iran dengan cara yang sama saat dia berdialog dengan Yair Lapid (Pemimpin Partai Yesh Atid), Buruh, dan Ra'am," lanjutnya.

Mantan PM berusia 71 tahun tersebut berujar, Bennett tak punya kemampuan, dukungan internasional, maupun pertahanan untuk melawan Iran.

"Di antara perbedaan antara kami dan mereka (Bennett), ini yang paling penting dan mengkhawatirkan bagi masa depan Israel," paparnya.

Netanyahu menuturkan, dia menghendaki pemerintah "Negeri Zionis" bisa tegas menolak AS berkaitan isu yang mengancam keamanan mereka.