Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Korupsi BBM Truk Sampah Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Jaksa Selidiki Anggaran DLHP Ambon Tahun 2020

Penyidikan akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka.

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Dedy Azis
Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambonmelakukan aksi pembersihan di area Taman Pahlawan Nasional di Jl Jendral Soedirman, Kota Ambon, Kamis (1/4/2021) pagi ini. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kasus dugaan korupsi BBM truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Persampahan (DLHP) Kota Ambon merugikan negara sebesar Rp 1 Miliar.

Pembelian bahan bakar minyak tersebut berasal dari pagu anggaran tahun 2019 senilai Rp 5 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle mengatakan pihaknya akan menyelidiki anggaran tahun 2020.

“Anggaran yang digunakan tahun 2019. Dalam penyidikan nanti akan berkembang untuk tahun 2020. Dan nanti rilis berikut akan kami sampaikan lagi,” kata Fritz saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Richard Louhanapessy: Sebelum Ditetapkan Jadi Tersangka, Lucia Izaak Sudah Minta Pensiun

Dalam kasus ini ditetapkan tiga orang tersangka yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahaan Kota Ambon berinisial LI, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Setelah kita melakukan gelar perkara, ketiganya lalu ditetapkan sebagai tersangka," tambah Frits.

Namun, dia belum bisa menjelaskan modus ketiga terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini.

“Kami belum bisa menyampaikan lebih detil modusnya karena ini msih tahap penyidikan, namun modusnya kalau KPA dan PPK dalam hal ini bertanggung jawab keuangan di Dinas lingkungan hidup ini,” lanjutnya.

Atas perbuatan itu, ketiga tersangka disangkakan pasal berbeda-beda.

Dua tersangka dari DLHP disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara, manajer salah satu SPBU disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 5 juga dan pasal 56.

"Pasalnya beda-beda, karena ada peran-peran yang kita dudukan kepada yang bersangkutan," katanya.

Dia menjelaskan, penyidikan akan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka.

“Penyidikan ini sudah berjalan, agenda pemeriksaan saksi dan juga rencana terhadap pemeriksaan tersangka, barang bukti dan dokumen juga sudah didapat dan juga ada pengembalian sejumlah uang yang dari saksi-saksi sebesar Rp 81.370.000,” tandasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved