Breaking News:

Wartawan Diusir

Kecam Tindakan Ayu Hasanusi & Richard Rahakbauw Intimidasi Wartawan, Ini Sikap IJTI Maluku

Diketahui, Rahakbauw membentak dan kemudian memaksa Mesya menghapus rekaman video pemaparan Kepala Dinas PUPR Maluku

TribunAmbon.com/Mesya
Kator DPRD Maluku 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fandi Wattimena

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Maluku mengecam tindakan pengusiran serta paksaan menghapus rekaman video jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy oleh Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Maluku.

Keduanya yakni, Richard Rahakbauw selaku Ketua Komisi dan Ayu Hindun Hasanusi sebagai anggota.
Keduanya dinilai telah mengintimidasi sekaligus telah melanggar aturan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Diketahui, Rahakbauw membentak dan kemudian memaksa Mesya menghapus rekaman video pemaparan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Muhammad Marasabessy.

Bentakan menyusul paksaan itu menanggapi intrupsi Hasanusi mempertanyakan keberadaan Mesya yang tengah merekam video dalam rapat terbuka pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 bersama 12 mitra komisi, Jumat (4/6/2021) pagi.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan IJTI, organisasi profesi itu menegaskan sikap Ayu Sanusi dan terutama Rahakbauw, adalah tindakan yang memasung publik mendapatkan informasi yang bermutu sekaligus mencederai semangat demokrasi.

Apalagi rapat yang dibahas tersebut, berkaitan dengan urusan publik

. Untuk itu, harusnya anggota DPRD mengetahui fungsi dan kerja-kerja jurnalisitik lebih detail.

Bukan dengan sikap arogan karena diiklim demokrasi peran pers sebagai pengawas atau penjaga.

Oleh sebab itu, IJTI Pengda Maluku mengeluarkan pernyataan sikap sebagi berikut:

Sikap sejumlah anggota DPRD terutama Richard Rahakbauw bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasiinformasi.

Tidak ada lagi pelarangan liputan, penghapusan materi liputan karena kerja jurnalistik diatur tegas dan jelas Undang-Pasal 6 di huruf d.melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf c.memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Menyarankan Anggota DPRD Provinsi Maluku membaca Undang-Undang Nomor: 40 tentang Kebebasan Pers, sehingga tindakan tersebut tidak terulang kembali dan meminta maaf secara terbuka.

Sebab sebagaimana tertulis di Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Perbuatan sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, memenuhui unsur Pasal 18 what (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penulis: Fandi Wattimena
Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved