Breaking News:

Maluku Terkini

LKPD Maluku Dapat Opini WTP, Wattimury; Saya Bersyukur

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Lucky Wattimury merasa bersyukur karena dalam masa kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (2/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Diketahui, WTP atau Unqualified Opinion mengartikan Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dengan hasil tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Lucky Wattimury merasa bersyukur karena dalam masa kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail Pemprov Maluku telah mendapat dua kali opini WTP dari BPK RI.

"Yang paling penting hari ini adalah saya bersyukur karena untuk kedua kalinya di tahun kedua masa kepemimpinan Pak Murad Ismail ini kita mendapatkan opini WTP," kata Lucky Wattimury kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (2/6/2021) sore.

Ia mengharapkan, kiranya di waktu-waktu yang akan datang, hasil WTP ini bisa dipertahankan dan terus dikembangkan penataan keuangan yang belum benar itu agar harus disempurnakan sesuai dengan catatan-catatan yang hari ini ditemukan oleh BPK.

Pasalnya, ini merupakan salah satu kemajuan yang didapati ketika APBD 2020 sudah selesai.

Sehingga BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh prosesnya dan sudah menjadi bahan masukan bagi DPRD untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemeriksaan itu sendiri.

Baca juga: Penetapan 14 Ranperda Tunggu Sekda Kabupaten Buru

Baca juga: Kunjungi RSUD Haulussy, Murad; Masuk Sakit, Keluar Is Dead

"Saya percaya, kalau kita lakukan perbaikan atas itu semua, di tahun yang akan datang mungkin tidak ada lagi catatan-catatan yang terjadi seperti saat ini," ujarnya.

Mengingat, dengan opini WTP, bukan berarti semua LKPD itu tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa masalah yang tidak bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan ini.

Dalam LKPD tersebut, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang perlu jadi perhatian Pemprov Maluku.

Kelemahan tersebut diantaranya, penganggaran kegiatan pada empat OPD Pemprov Maluku yang tidak tepat, pengelolaan belanja hibah dan bansos yang belum memadai, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib serta pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak memadai.

Dengan demikian, BPK tengah memberi waktu selama 60 hari untuk dilakukan perbaikan terhadap LKPJ tersebut.

"Apa yang masih kurang itu  dilengkapi, apa yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu disempurnakan supaya sejalan ketentuan dengan perundangan karena menjadi catatan BPK itu harus segera diperbaiki dan diberi waktu hanya 60 hari," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved