Diselidiki dalam Kapasitas Kriminal, Trump dan Keluarga Terancam Tuntutan Pidana di New York

NEW YORK CITY, TRIBUNAMBON.COM - Donald Trump dan keluarganya menghadapi peningkatan kemungkinan tuntutan pidana pada Rabu (19/5/2021), setelah jaksa New York bekerja dengan penyelidik Manhattan terkait bisnis sang mantan presiden.

Kantor dari Jaksa Agung New York, Letitia James, pada Selasa malam (18/5/2021) mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Trump Organization dalam kapasitas kriminal.

Sebelumnya mereka mengatakan, penyelidikan atas kemungkinan pajak, asuransi, dan penipuan bank dilakukan melalui proses perdata, yang tidak membawa ancaman dakwaan atau penjara.

Trump mengaku tidak bersalah, dan pada Rabu menyebut penyelidikan kriminal oleh jaksa Manhattan sebagai kelanjutan dari perburuan penyihir politik terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Baca juga: Tangkapan Berkurang, Harga Ikan di Pasar Binaya Masohi Alami Kenaikan Sejak Lebaran 2021

Kantor berita AFP melaporkan, jaksa penuntut di negara bagian Manhattan dan New York adalah anggota Demokrat.

"Kami sudah memberitahu Trump Organization bahwa penyelidikan kami terhadap organisasi tersebut tidak lagi murni bersifat sipil," kata juru bicara James, Fabien Levy.

"Kami sekarang aktif menyelidiki Trump Organization dalam kapasitas kriminal, bersama dengan jaksa Manhattan," imbuhnya. Trump Organization adalah perusahaan induk untuk ratusan entitas Trump, mulai dari hotel hingga lapangan golf. Bisnis itu tidak terdaftar di bursa efek, sehingga tidak diharuskan melaporkan keuangannya.

Penyelidik curiga Trump Organization mengurangi nilai aset secara artifisial, terutama beberapa properti di New York, untuk mendapatkan pinjaman bank atau mengurangi pajak mereka.

Baca juga: Bambu Gila Buka Tradisi Pukul Manyapu di Morella, Ada Mantra dan Luka

Investigasi Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance, awalnya berfokus pada pembayaran diam-diam yang dilakukan kepada dua wanita yang menyebut mereka berselingkuh dengan Trump.

Namun penyelidikan kini meluas ke tuduhan penggelapan pajak, serta asuransi dan penipuan bank.

(Kompas.com / Aditya Jaya Iswara)