Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Nukuhehe Sebut Abdul Gafur Laitupa Tak Bisa Dipidana, Itu Hanya Kesalahan Administrasi

pengadaan tanah bukan dilakukan oleh dia melainkan antara PT. PLN dan terdakwa Ferry Tanaya.

Tanita Pattiasina
Proses persidangan kasus PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (4/5/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Penasihat hukum terdakwa Abdul Gafur Laitupa alias AGL, Roza Tursina Nukuhehe menyebutkan AGL seharusnya diproses secara administrasi dan bukan pidana.

Pasalnya, penerbitan peta lokasi yang menjadi barang bukti Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi dalam dakwaannya merupakan kesalahan administrasi.

“Bahwa dalam penerbitan peta lokasi, terdapat kesalahan administrasi dari terdakwa, dikarenakan ingin mempercepat pekerjaan, terdakwa melakukan copy frame Peta Lokasi Bidang Tanah milik Sdr. Abdul Rasyid Tuanany Nomor Induk Bidang (NIB) 02208, untuk selanjutnya dibuat Peta Lokasi Bidang Tanah milik Fery Tanaya,” ungkap Nukuhehe dalam sidang beragenda eksepsi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, Selasa (11/5/2021).

Dia menyebutkan, terdakwa lupa menghapus NIP milik Tuanany sehingga dalam peta lokasi atas nama terdakwa Fery Tanaya (berkas terpisah) tersebut tercantum NIB 02208 yang adalah NIB dari Abdul Rasyid Tuanany.

Peta lokasi itu merupakan hasil pengukuran kegiatan pengecekan luas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buru untuk memenuhi permohonan PT. PLN Unit Induk Pembangunan Maluku.

PT. PLN berencana melakukan pengadaan tanah skala kecil Perusahaan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 megawatt di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di atas tanah milik terdakwa Fery Tanaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 tanggal 7 Agustus 1985 yang dibeli dari Thomas Serhalawan.

Lanjutnya, terdakwa AGL hanya menjalankan tugasnya selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru saat itu dan mencantumkan dalam peta lokasi tanah tersebut atas nama Fery Tanaya dengan luas meter persegi sesuai hasil sebenarnya dari kegiatan pengukuran tanah.

Baca juga: Ajukan Eksepsi, Yosodiningrat Sebut Status Kepemilikan Tanah Ferry Tanaya Harus Dibuktikan Dulu

Baca juga: Antar Narkotika ke Rutan, Pattiradjawane Divonis 5 Tahun Penjara & Denda 1 Miliar

“Bahwa terhadap obyek perkara a quo, Saudara Abdul Gafur Laitupa selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru saat itu hanya bertindak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan publik maupun dalam upaya mendukung program-program strategis pemerintah atau proyek strategis nasional,” tambahnya.

Sedangkan untuk pengadaan tanah bukan dilakukan oleh dia melainkan antara PT. PLN dan terdakwa Ferry Tanaya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved