Breaking News:

Larangan Mudik 2021

Begini Ketentuan Mudik Menurut Satgas Covid 19 Kota Ambon

Hal itu mengacu pada peraturan pemerintah yang telah menetapkan sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran virus corona pada masa Ramadhan

TribunAmbon.com/Fandi
AMBON: Suasana Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, Perusahan pelayaran masih menunggu kebijakan mudik, Rabu (28/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Dedy Azis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Juru bicara Satuan tugas (Satgas) Covid 19 Kota Ambon, Joy Adriaanz, membeberkan cara mudik bagi masyarakat sipil non pns saat diberlakukannya larangan mudik nanti.

“Bagi masyarakat biasa yang non pns dan non pekerja, ada ketentuan mudiknya sendiri,” ujar dia saat ditemui di Kantor Walikota Ambon, Rabu (28/4/2021) siang.

Hal itu mengacu pada peraturan pemerintah yang telah menetapkan sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran virus corona pada masa Ramadhan dan Idul Fitri 2021.

Secara resmi mudik Lebaran dilarang, terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Selain itu, dilakukan pengetatan perjalanan dalam negeri selama H-14 dan H+7 larangan mudik Lebaran atau 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Menindak lanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku, Murad Ismail akhirnya secara  resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 451-52 tentang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M.

SE ini berisi tentang peniadaan sementara mudik Lebaran serta menghimbau kepada seluruh warga, untuk melakukan silaturahmi secara virtual.

Mengacu pada hal tersebut, Adriaanz mengatakan, masyarakat sipil non pns dan non pekerja yang ingin bepergian keluar daerah wajib memiliki beberapa dokumen sebagai syarat yang sah secara hukum.

Baca juga: Perkara PLTG Namlea Siap Naik Meja Hijau

Baca juga: Murad Restui, Bupati Larang Mudik, Jasa Pelayaran Bingung

Antara lain, surat izin dari kepala desa atau lurah yang bertanda tangan dengan cap basah maupun elektronik serta surat kelengkapan lainnya.

“Selain Surat izin keluar masuk (SIKM) dari kepala desa yang sudah di tandatangani dan sudah di cap, masyarakat juga harus memiliki surat Swab antigen non reaktif maupun PCR, serta identitas diri yang sah,” kata dia.

Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk Individual dan satu kali perjalanan pulang pergi lintas provinsi saja dan berlaku bagi pelaku perjalanan diatas 17 tahun saja.

Lanjutnya, bagi masyarakat kota ambon yang ingin bepergian ke luar Maluku, segala urusan surat menyurat dan perizinannya hanya melalui satgas covid19 Kota Ambon. (*)

Penulis: Ode Dedy Lion Aziz
Editor: Fandi Wattimena
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved