Nadiem Makarim Disebut-sebut Pantas Diganti dalam Reshuffle Kabinet

TRIBUNAMBON.COM - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kedua kalinya, semakin berkembang.

Diketahui, kabar reshuffle ini datang setelah DPR menyetujui permintaan pemerintah terkait adanya 2 kementerian baru.

Di antaranya, penggabungan Kementerian Pendidikan dan Ristek, serta Kementerian Investasi.

Hingga kini, Jokowi belum juga mengumumkan hasil reshuffle kabinetnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet: Bahlil Lahadalia dan Ahok Diprediksi Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Investasi

Berbagai pihak, baik dari kalangan politik maupun bidang lain, ikut menebak siapa saja pejabat menteri yang akan di-reshuffle.

Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terseret dalam kategori menteri yang dinilai patut diganti.

Berikut Tribunnews rangkum, dua penilaian pengamat soal posisi Nadiem yang patut diganti, antara lain:

1. Citra Institute: Nadiem Tak Memiliki Visi yang Jelas dalam Pendidikan Nasional

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusa Farchan mengatakan, Nadiem layak di-reshuffle sebab dinilai tak memiliki visi yang jelas dalam menata sistem pendidikan nasional.

"Terkait Kemdikbud-ristek, jika skenarionya adalah mengganti menteri, justru saya kira inilah momentum yang tepat untuk mengganti Nadiem Makarim."

"Nadiem layak direshuffle karena tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar pembentukan karakter bangsa," katanya kepada Tribunnews, Senin (19/4.2021).

Baca juga: Profil Suhendra Hadikuntono, Nama yang Muncul di Isu Reshuffle Kabinet Diusulkan Gantikan Moeldoko

Menurutnya, Nadiem belum mampu memainkan peran penting sebagai navigator pendidikan nasional dalam menghadapi kondisi darurat covid-19, sehingga entitas dunia pendidikan tampak berjalan dengan skemanya sendiri-sendiri di era pandemi.

Kepemimpinannya di Kemendikbud juga belum mampu melahirkan inovasi penting dunia pendidikan sehingga layak dievaluasi.

Bagi Yusa, reshuflle ini harus memberi efek positif dan mengembalikan kepercayaan publik bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak."