Breaking News:

Dugaan Korupsi

3 Tahun Tak Kunjung Usai, Himapel Minta Kejati Segera Tetapkan Tersangka Kasus KKT

Hal itu disampaikan ketua Himapel, Niko Saulahirwan saat audiensi bersama Kasi Pidsus dan Kasi Pendum dan Tim Penyidik Kejati Maluku di Kantor Kejaksa

Courtesy / Tanita
MALUKU: Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuka Kabupaten Tanimbar (Himapel KKT) Ambon bersama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku di Kantor Kejati Maluku, Kamis (8/4/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuka Kabupaten Tanimbar (Himapel KKT) Ambon minta Kejaksaan Tinggi Maluku menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Taman Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) akhir April nanti.

Hal itu disampaikan ketua Himapel, Niko Saulahirwan saat audiensi bersama Kasi Pidsus dan Kasi Pendum dan Tim Penyidik Kejati Maluku di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (8/4/2021) sore.

Pasalnya, sejak tahun 2018 hingga kini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

"Saya berharap pihak Kejati tidak masuk angin dalam menuntaskan kasus-kasus yang sudah ditangani pihak Kejati, teristimewa persoalan taman kota Saumlaki,” kata Saulahirwan.

Baca juga: Gempa Magnitudo 4.0 Guncang Banda, Tak Berpotensi Tsunami

Bersamaan dengan itu, Staf Ahli Himapel KKT-Ambon Seto Sarwuna menambahkan, Kejati Maluku untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar secepatnya dapat ditetapkan tersangka dalam kasus Taman Kota Saumlaki.

"Saya berharap, jika hasil audit sudah diterima dalam bulan ini maka penetapan kalau bisa penetapan tersangka akhir April atau awal Mei,” ungkapnya.

Baca juga: Mengenang Satu Tahun Kepergian Glenn Fredly, Ini Harapan Pemkot Ambon

Aspidsus Kejati Maluku, M. Natsir Hamzah mengatakan proses penyidikan oleh Kejati tidak akan di intervensi oleh pihak manapun.

"Kami sama sekali tidak diintervensi, karena sesuai komitmen kami yakni, pelayanan cepat, tepat dan tidak bayar, sehingga proses penetapan tergantung hasil audit BPKP, terkait kerugian negara,” ungkapnya.

Hamzah menegaskan, Kejati Maluku bekerja sesuai dengan amanat Undang-undang sesuai 182 KUHP, sehingga pihaknya akan selalu serius dalam menangani seluruh kasus di Maluku.

"Kami tetap menyelesaikan semua Sampai tuntas, harus dimaklumi bahwa anggaran dan personil kami berkurang, dengan menangani sejumlah kasus di Maluku, namun kami akan konsentrasi hingga seluruh kasus dituntaskan,” jelasnya.

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved