Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Akan Dimulai Juli, Ini Sejumlah Masukan untuk Pelaksana

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemda melakukan sosialisasi keputusan pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun dorongan sosialisasi itu datang dari pemerintah pusat ke pemda agar pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar.

"SKB itu menetapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dapat dilakukan pada Juli 2021.

Sehubungan dengan itu pemerintah pusat minta pemda untuk melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang telah dirancmag oleh lintas kementerian ini," terang Wiku dalam konferensi pers virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

Wiku mendukung program tersebut berlangsung dengan baik. Ia juga menargetkan pemerintah akan menyelesaikan vaksinasi Covid-19 pada Juni 2021.

DPR tekankan dua syarat tambahan

Selain KPAI dan Satgas Penanganan Covid-19, catatan juga datang dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, pemerintah diminta menekankan dua syarat jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pertama, terkait kesiapan sekolah dalam hal protokol kesehatan.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat di tiap sekolah.

"Ini harusnya Kemendikbud me-monitoring secara masif terhadap kesiapan sekolah," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Huda menegaskan, sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan.

Sarana dan prasarana tersebut di antaranya ketersediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, ketentuan jaga jarak di kelas, dan kewajiban menggunakan masker di area sekolah.

"Karena fakta di lapangan, sarana dan prasarana sekolah kita itu mayoritas belum memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan agar pihak sekolah harus mengatur jarak dan waktu jika siswa dari berbagai tingkat pendidikan, dari SD hingga SMA, menggunakan satu gedung yang sama.

"Memastikan bahwa siswa yang ada dalam kelas harus setengahnya yaitu 50 persen. Itu harus jelas. Pengaturan waktu sekolahnya juga harus jelas," tutur dia.

Berikutnya, syarat kedua yang ditekankan Huda adalah terkait sosialisasi dan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Ia mengatakan, sosialisasi dan simulasi harus dilakukan sekolah dari tiga bulan sebelum pembelajaran tatap muka dijalankan.