Breaking News:

Beri Tanggapan soal Pencalonan Gibran di Pilkada DKI, Refly Harun: Lebih Untung di Pilkada Jateng

Refly Harun memberi tanggapan terkait dihentikannya revisi UU Pemilu dan dugaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada DKI Jakarta.

ISTIMEWA
Gibran dan Teguh 

Menurut Refly, dengan tetap berlakunya PT di UU Pemilu, pada Pilpres 2024 nanti akan terjadi lagi koalisi Istana melawan koalisi non Istana seperti pada Pemiu sebelumnya. 

Koalisi non Istana dimungkinkan justru bakal dipimpin oleh NasDem yang saat ini jadi partai pemerintah.

"Karena kalau PT dipertahankan, akan terjadi lagi koalisi istana melawan koalisi non istana. Hanya bedanya sebagaimana pernah saya katakan, koalisi istana itu bisa saja plus PAN. Kalau plus PAN, koalisi non istana bisa saja tidak bisa ajukan capres karena kurang dari 20 persen. Karena syarat ajukan capres harus 20 persen."

"Artinya harus ada satu partai yang keluar istana untuk menggandeng koalisi luar istana. Calon potensial adalah Nasdem. Tapi keluarnya Nasdem bukan sebagai pengekor, tetapi sebagai pemimpin. Bisa jadi PAN di luar koalisi Istana karea melihat peluang bakal menang," beber Refly. 

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai, dugaan penghentian revisi UU Pemilu karena pencalonan Gibran sebagai pemikiran yang dangkal dan pragmatis. 

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya," kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah Undang-Undang.

Di mana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

Halaman
1234
Editor: sinatrya tyas puspita
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved