Breaking News:

Kasus Korupsi

Jaksa Usut Kasus Pembebasan Lahan di Tawiri

Proses pembebasan lahan diantara tahun 2016-2017 itu masih dalam proses penyelidikan.

Penulis: Salama Picalouhata | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Kantor Kejati Maluku di Jl. Sultan Hairun, Kota Ambon. 

Laporan TribunAmbon.com, Salma Picalouhata

AMBON, TRIBUNAMBON.COM,- Kejati Maluku terus mengusut kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga, dan sarana prasarana pendukung operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Proses pembebasan lahan diantara tahun 2016-2017 itu masih dalam proses penyelidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Samy Sapulette mengatakan, Kejati masih mengumpulkan bukti-bukti. Bukti itu didapat dari pemeriksaan saksi maupun dokumen lainnya.

"Sekarang masih mengumpulkan bukti-bukti," ujarnya melalui WhatsApp, Sabtu (30/1/2021).

Sapulette menuturkan, sejumlah pihak terkait juga telah dimintai keterangan. Diantaranya pemilik tanah hingga anggota saniri, serta pegawai badan pertanahan.

“Kami masih melakukan pengumpulan dokumen dan bahan keterangan itu saja. Selebihnya ya ikuti saja proses penyelidikan yang masih berjalan,” katanya.

Dia memastikan penyelidik Kejati Maluku terus bekerja untuk membongkar kejahatan dalam pembebasan lahan itu.

Kasus ini dilaporkan oleh salah satu Saniri di Desa Tawiri. Warga mencium ada ketidakberasan dalam proses pembebasan lahan diantara tahun 2016-2017. Katanya, Raja Tawiri nekad mengesampingkan aturan. Saat itu dirinya menunjuk staf di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri SR yang adalah orang dekatnya, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Selain itu, pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek lahan milik JS sebesar Rp1,1 miliar. Padahal, pemerintahan negeri Tawiri harus membayar Rp3,6 milyar. Sementara menurut sumber internal lain di Kejati, kasus pembebasan lahan dermaga TNI AL senilai Rp 4,3 miliar ini sempat menyeret Kepala BPJN wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustari.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved