Breaking News

Pilkada Serentak 2020

Jelang Pilkada, Gubernur Maluku Murad Ismail Imbau ASN Jaga Netralitas

"Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, aman dan akuntabel di Kabupaten Bursel, maka saya tegaskan kepada seluruh ASN agar netral."

Editor: Fitriana Andriyani
Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng Hatalea
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang. 

Laporan Konributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Hal ini disampaikan Murad pada saat pertemuan dengan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Guru SMA/SMK Negeri se-Kecamatan Namrole, di Gedung Serbaguna daerah tersebut.

Menurutnya, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Terlebih lagi, dalam waktu dekat akan digelar Pilkada di Kabupaten Bursel.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang. (Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng Hatalea)

Dia tidak  ingin pelayan masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

Baca juga: Lantik Raja Hukurila, Wali Kota Ambon Beri Apresiasi Bagi Warga

Baca juga: Mahasiswa di Ambon Serukan Boikot Produk Prancis

"Untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, aman dan akuntabel di Kabupaten Bursel, maka saya tegaskan kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas serta menjunjung tinggi kode etik, kode perilaku serta integritas saudara-saudara sebagai ASN," tegas Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail.

Berkaitan dengan pertemuan dengan ASN ini, dia mengatakan, hal tersebut sebagai langkah ”Konsolidasi Pemerintahan”, sekaligus untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Hal itu perlu dilakukan guna mewujudkan Maluku yang lebih maju dan sejahtera, dibutuhkan ”Kebersamaan” melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang terbangun secara efektif antar jenjang Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah daerah Kab/Kota.

Baca juga: Gubernur Maluku Beri Bantuan Kartu Maluku Cerdas kepada Masyarakat Buru Selatan

Baca juga: Lawan Hoaks di Masa Pilkada, AMSI Maluku-Malut Gelar Pelatihan Cek Fakta

"Kunjungan kerja yang saya lakukan ini juga merupakan implementasi dari tugas Gubernur, dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat khususnya sebagai ”Koordinator dan Stabilisator” penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Karena melalui kunjungan kerja seperti ini, kita dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah, sekaligus sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi maluku, untuk melakukan intervensi kebijakan, dalam mengatasi permasalahan, dan kebutuhan Kab/Kota tersebut," jelas dia.

Dia menambahkan, sebagai unsur aparatur negara, ASN memiliki peran, tugas, dan fungsi yang sangat strategis bahkan menjadi sumber daya keberhasilan penyelenggaraan Pemda.

Jika di-analogi-kan Aparatur Sipil Negara adalah ”Mesin Penggerak Roda Pemerintahan”.

TONTON JUGA

"Setidaknya, ada 3 (tiga) tugas utama yang diemban ASN, kata Gubernur yaitu, melaksanakan kebijakan publik, yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota), memberikan pelayanan publik, yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan," sebutnya.

Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, maka sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menegaskan  beberapa poin penting  yaitu, pertama : berkaitan dengan tantangan yang di hadapi kedepan yang  semakin berat, karena diperhadapkan dengan masalah-masalah yang bersifat mendasar, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masih rendahnya kualitas pelayanan dasar, terbatasnya investasi, serta masih rendahnya daya saing daerah.

Konsekuensi dari persoalan tersebut, ASN dituntut fokus, pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN, dapat bekerja lebih keras dan cerdas, terutama dalam membangun inovasi bagi percepatan pembangunan daerah.

"Pastikan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berpihak, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," harapnya.

TONTON JUGA

Kedua, menyikapi pandemi covid-19, yang telah menimbulkan krisis kesehatan dan krisis eknomi, dia meminta ASN dapat menjadi garda terdepan, dalam penanganan covid-19, baik di lingkungan kerja, maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing.

"saudara-saudara harus terpanggil, peduli, dan memiliki tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar, bantulah masyarakat kita dan meringankan beban mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing ASN," ajak dia.

Ketiga, ASN diminta untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, aman, dan akuntabel di Kabupaten Bursel.

"Jaga netralitas serta menjunjung tinggi kode etik, kode perilaku serta integritas saudara-saudara sebagai ASN," pungkasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved